LAMPUNG BARAT (tirasnusantara.vom)–Proyek pemeliharaan jalan berupa tambal sulam pada ruas penghubung Liwa–Ranau menuai sorotan tajam.
Pasalnya, pekerjaan yang belum lama selesai tersebut kini sudah menunjukkan kerusakan di sejumlah titik, memunculkan dugaan kuat bahwa kualitas pengerjaan dilakukan tidak maksimal dan terkesan asal jadi.
Pantauan di lapangan memperlihatkan kondisi aspal yang mengelupas, retak, bahkan berlubang, meski usia pekerjaan tersebut baru hitungan bulan. Informasi dari warga setempat menyebutkan bahwa proyek tambal sulam itu baru rampung sekitar Desember 2025, dan diduga merupakan pekerjaan di bawah UPTD Provinsi Lampung.
“Saya hampir setiap hari lewat sini. Tambal sulamnya itu baru selesai, belum lama. Tapi sekarang sudah banyak yang hancur dan terkelupas. Bisa dilihat sendiri, ini bukan omong kosong,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi tersebut dinilai sangat memprihatinkan, mengingat ruas jalan Liwa–Ranau merupakan jalur vital yang menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.
Kerusakan dini ini memunculkan pertanyaan besar terkait mutu material, metode pengerjaan, serta pengawasan proyek.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Lampung Barat, Pahri, menyampaikan kritik keras terhadap pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan tersebut.
Menurutnya, kualitas pekerjaan yang cepat rusak merupakan indikator kuat lemahnya tanggung jawab pihak pelaksana.
“Ini sangat janggal. Anggaran negara sudah dikeluarkan, tapi hasilnya tidak sebanding. Baru seumur jagung, jalan sudah mengelupas dan berlubang di mana-mana. Ini jelas perlu dipertanyakan,” tegas Pahri.
Ia menyatakan bahwa PWRI Lampung Barat akan menyurati secara resmi Dinas PUPR Provinsi Lampung untuk meminta penjelasan sekaligus menegur pihak pelaksana pekerjaan agar bertanggung jawab dan melakukan perbaikan ulang.
“Kami akan layangkan surat resmi. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan uang negara terkesan dihambur-hamburkan tanpa hasil yang berkualitas,” ujarnya.
PWRI Lampung Barat juga mendesak agar pihak terkait, khususnya Dinas PUPR Provinsi Lampung, segera turun ke lapangan, melakukan pengecekan fisik, serta mengevaluasi secara menyeluruh pekerjaan tersebut, termasuk kontraktor atau pihak ketiga yang mengerjakannya.
Menurut Pahri, jika terbukti terdapat kelalaian, penyimpangan spesifikasi, atau pekerjaan tidak sesuai standar teknis, maka pihak pelaksana wajib dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif maupun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Ini bukan soal kritik semata, tapi soal tanggung jawab. Jalan ini dibangun dari uang rakyat. Maka hasilnya harus berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar formalitas proyek,” pungkasnya.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi bersikap responsif dan tidak menutup mata terhadap kondisi di lapangan. Evaluasi menyeluruh dan tindakan tegas dinilai penting agar kejadian serupa tidak terus berulang dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Provinsi Lampung maupun pelaksana pekerjaan belum memberikan keterangan resmi. Media ini membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
(Asih).
