Menakar Transparansi Tata Kelola Publik: Koalisi LSM TRINUSA dan AJP Lampung Barat Siapkan Aksi Korektif Skala Besar

Senin, 4 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LIWA, LAMPUNG BARAT – Memasuki kuartal kedua tahun 2026, dua pilar kontrol sosial di Lampung Barat, DPC LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) dan Aliansi Jurnalis Persada (AJP), resmi menyatakan komitmen kolaborasi strategis. Koalisi ini terbentuk sebagai respons atas akumulasi dinamika kebijakan publik yang dinilai memerlukan peninjauan ulang demi marwah tata kelola pemerintahan yang bersih (Good Governance).

Setelah sebelumnya terlibat dalam aksi di KPK dan Rencana Aksi Tanggal 07 Mei 2026 Lampung Selatan, Ketua DPC LSM TRINUSA Lampung Barat, Ahmad Zainudin, bersama Ketua DPC AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, mengonfirmasi akan memusatkan pergerakan di Dinas Pendidikan serta sejumlah instansi strategis lainnya di Lampung Barat.

Memperjuangkan Hak Konstitusional Tenaga Pendidik

Salah satu poin krusial yang menjadi motor penggerak aksi ini adalah mandeknya realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) serta Tunjangan Hari Raya (THR) tahun anggaran 2023 dan 2024.

Hak Tenaga Pendidik: Koalisi menilai keterlambatan penyaluran hak-hak guru merupakan preseden buruk bagi peningkatan mutu pendidikan di Lampung Barat.

Desakan Audit: TRINUSA dan AJP menuntut transparansi aliran dana pendidikan guna memastikan tidak adanya hambatan administratif maupun penyalahgunaan wewenang.

Uji Kepatuhan Pelantikan 88 Pejabat dan Anggaran Legislatif

Koalisi juga menyoroti aspek legalitas dan kepatuhan administratif terkait pelantikan 88 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.Langkah ini merujuk pada pentingnya penerapan “Merit System” dan kepatuhan terhadap aturan KemenPAN-RB serta BKN.

Validasi Prosedural: Koalisi mempertanyakan apakah mekanisme mutasi dan pelantikan 88 pejabat tersebut telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku untuk mencegah adanya abuse of power

Akuntabilitas DPRD: Tidak hanya eksekutif, koalisi juga membidik pos anggaran perjalanan dinas DPRD Lampung Barat yang dinilai memerlukan verifikasi publik terkait asas kemanfaatan dan efisiensi anggaran negara[cite: 2].

Baca Juga:  Diduga Hanya Makan Gaji Buta, Kades Desa Mekar Jaya Jarang Masuk Kantor Disaat Jam Kerja

Langkah Strategis: Aspirasi Berbasis Data Ketua AJP Lampung Barat, Sugeng Purnomo, menekankan bahwa aksi ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan gerakan berbasis data investigatif.

“Tujuan kami adalah mengembalikan fungsi pengawasan pada rel yang tepat. Kami membawa dokumen dan fakta yang memerlukan jawaban konkret dari para pemangku kebijakan,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ahmad Zainudin selaku Ketua TRINUSA Lambar menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk sinergi antara jurnalis investigatif dan aktivis lapangan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Aksi demonstrasi dan penyampaian pendapat di muka umum ini direncanakan akan dilakukan dengan mematuhi protokol keamanan, namun tetap dengan tekanan massa yang signifikan guna memastikan suara publik didengar oleh otoritas terkait[cite:

Narahubung Media:

Pusat Informasi Koalisi TRINUSA – AJP

Email: info.lambar@koalisi.org

Liwa, Lampung Barat

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Walikota Eva Dwiana Dampingi Wapres RI Gibran Dalam Kunjungan Ke Bandar Lampung
Kades Kedaton di Lampung Utara jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 448 Juta
18 Gajah Liar Kepung Permukiman di Suoh Selama 2 Pekan, Warga Mulai Ketakutan!
Buruh Pelabuhan Panjang Bentuk Forum Baru, Siap Bongkar Dugaan Monopoli Koperasi
Usai Disebut Tak Punya Etika Oleh LSM Gemul, PLN Balik Bukit Kembali Pasang KWH
Mencabut KWH Tanpa Konfirmasi Saat Rumah Tidak Ada Orng,LSM Gemul Sebut Pihak PLN Balik bukit Tak Ada Etika
Ahmad Ridwan : Kami WARNING Keras! Jangan Lagi Ada Permainan Dalam Penempatan Jabatan.
Bupati Disorot Soal Respons Jalan Rusak, LSM GEMUL Desak Perbaikan Konkret

Berita Terkait

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:59

Walikota Eva Dwiana Dampingi Wapres RI Gibran Dalam Kunjungan Ke Bandar Lampung

Jumat, 8 Mei 2026 - 12:10

Kades Kedaton di Lampung Utara jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp 448 Juta

Kamis, 7 Mei 2026 - 20:44

18 Gajah Liar Kepung Permukiman di Suoh Selama 2 Pekan, Warga Mulai Ketakutan!

Senin, 4 Mei 2026 - 19:59

Menakar Transparansi Tata Kelola Publik: Koalisi LSM TRINUSA dan AJP Lampung Barat Siapkan Aksi Korektif Skala Besar

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:57

Buruh Pelabuhan Panjang Bentuk Forum Baru, Siap Bongkar Dugaan Monopoli Koperasi

Berita Terbaru

Topik Terkini

Pemkab Lampung Barat Gandeng OJK Perkuat Akses Permodalan UMKM.

Senin, 27 Jul 2026 - 15:31

Topik Terkini

Ngaji Sugih Bersama Biro Peternakan DPW PKB Provinsi Lampung 

Senin, 27 Jul 2026 - 13:57