MEDAN, – Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno sekaligus Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan.
Dalam sidang pleno, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bapak Eri Cahyadi, menyampaikan sembilan poin rekomendasi hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan yang inklusif, penguatan tata ruang dan kerja sama pembangunan kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.
Rekomendasi tersebut menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing di seluruh daerah.
Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI merupakan wujud komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi pemerintahan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.
Dengan berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI, diharapkan seluruh rekomendasi yang telah disepakati dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia yang maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing melalui sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.(**)
