Pemkot Bandar Lampung Biayai Full Pemindahan Siswa SMA Siger ke Sekolah Swasta

Jumat, 5 Juni 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG – Ketua Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda Khaidarmansyah, memastikan 102 Siswa/siswi SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 yang dipindahkan ke sejumlah SMA Swasta di kota Bandar Lampung menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Proses pemindahan ini dilakukan oleh Yayasan Siger Prakarsa Bunda dengan difasilitasi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan provinsi Lampung

“Biaya sekolah anak-anak tersebut yang telah pindah ke SMA yang dituju, tetap menjadi tanggung jawab pemkot Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan agar para siswa mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” kata Khaidarmansyah kamis 4 Juni 2026.

Khaidarmansyah menjelaskan Yayasan SMA Siger tetap akan mengurus izin operasional sekolah untuk menampung anak belum mampu agar mendapatkan akses pendidikan SMA, apabila Yayasan Siger Prakarsa Bunda telah memiliki Asset tanah dan Bangunan Sekolah atas nama Yayasan sendiri.

“Dari 30 persyaratan, kami hanya belum ada aset berupa tanah dan gedung sekolah sendiri atas nama yayasan. Insaallah akan segera terwujud,” tambah Khaidarmansyah.

Khaidarmansyah menambahkan SMA Siger Prakarsa Bunda dibangun untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya memastikan anak sekolah di jenjang SMA bisa menempuh pendidikan secara gratis.

“Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, program ini juga diharapkan mampu menekan kesenjangan pendidikan antara masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi,” tutup Khaidarmansyah.(**)

Facebook Comments Box
Baca Juga:  Sinergi APH Lampung Jamin HAM Tahanan: Penyuluhan Cegah 'Overstaying'

Berita Terkait

Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob
MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI
ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan
Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas
Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu
KETUA DPC PPP Kota Bandar Lampung Dukung Restrukturisasi DPP, Tegaskan Kader Harus Satu Komando
Aktivitas Pengerukan Disebut Masih Berjalan Usai Penghentian Sementara, Warga Jalan Sakai Sambayan Minta Pemkot Tegas
Rapat Warga Bahas Kompensasi dan Dampak Pembangunan Angkasa Land, Aktivitas Proyek Sementara Dihentikan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 13:26

Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob

Senin, 9 November 2026 - 22:06

MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI

Senin, 9 November 2026 - 21:39

ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan

Senin, 9 November 2026 - 15:49

Amankan Hak Warga, Anggota DPRD Lampung Abdul Aziz Minta Titik Layanan Perlindungan Sosial Diperjelas

Jumat, 6 November 2026 - 23:52

Maulidah Zauroh Minta Pemprov Lampung Perjelas Akses Berobat bagi Warga Kurang Mampu

Berita Terbaru