DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan

Kamis, 12 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, — Anggota Komisi I DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKB, Abdul Aziz, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memastikan warga dapat memantau perkembangan aduan yang mereka kirimkan melalui aplikasi Lampung In. Ia juga mendorong Pemprov untuk mengumumkan batas waktu respons serta instansi yang menangani setiap laporan.

“Misalnya, warga Lampung Timur melapor soal jalan rusak. Setelah mengirim laporan, mereka perlu tahu aduannya sudah diterima oleh siapa, kapan akan dicek, dan bagaimana tindak lanjutnya. Jika penanganannya membutuhkan waktu, warga juga perlu dikabari alasannya,” ujar Aziz.

Selain itu, Aziz meminta Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar aduan yang menjadi kewenangan daerah dapat langsung diteruskan ke dinas terkait. Ia juga mendorong Pemprov menerbitkan rekapitulasi berkala yang menunjukkan jumlah aduan yang masuk, yang sudah ditangani, serta yang masih menunggu tindak lanjut, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pelapor.

“Dari rekapitulasi itu, DPRD bisa melihat aduan mana yang paling sering muncul dan mana yang sudah lama menunggu. Hal itu yang perlu kami tanyakan kepada dinas terkait supaya warga mendapat kepastian,” katanya.(**)

Facebook Comments Box
Baca Juga:  ‎Peringatan HUT RI di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung Berlangsung Meriah ‎

Berita Terkait

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
AHMAD ROBERT HADIRKAN GAGASAN IPNU 5.0, TAWARKAN ARAH BARU MASA DEPAN IPNU MENUJU KONGRES XXI
Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas
Mbak Nunik Bakar Semangat Banom NU Lampung Selatan Kembangkan Ekonomi Kreatif
Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat
Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob
MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI
ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 06:23

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 19:04

AHMAD ROBERT HADIRKAN GAGASAN IPNU 5.0, TAWARKAN ARAH BARU MASA DEPAN IPNU MENUJU KONGRES XXI

Jumat, 13 November 2026 - 18:23

Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

Kamis, 12 November 2026 - 19:08

Mbak Nunik Bakar Semangat Banom NU Lampung Selatan Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kamis, 12 November 2026 - 13:20

DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan

Berita Terbaru