Bahas Raperda APBD 2027, Maulidah Zauroh Dorong Infrastruktur yang Langsung Dirasakan Masyarakat

Kamis, 12 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BANDAR LAMPUNG, — Wakil Ketua III DPRD Provinsi Lampung, Maulidah Zauroh, mendorong agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Maulidah, pembahasan Raperda APBD menjadi momentum penting untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

“Dalam pembahasan APBD 2027 ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan hanya berapa besar anggaran yang dialokasikan, tetapi juga di mana lokasinya, siapa yang mendapatkan manfaat, dan seberapa mendesak kebutuhan tersebut,” ujar Maulidah.

Politisi Fraksi PKB tersebut menilai, pembangunan dan perbaikan jalan yang mendukung akses masyarakat menuju sekolah, puskesmas, pasar, dan sentra pertanian perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas infrastruktur.

Selain jalan, ia juga menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian serta penanganan drainase dan titik-titik yang selama ini menjadi langganan banjir.

“Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan itu sederhana. Anak-anak bisa berangkat sekolah dengan aman, orang sakit lebih mudah menuju fasilitas kesehatan, petani bisa membawa hasil panennya ke pasar, dan warga tidak lagi khawatir setiap kali hujan turun,” katanya.

Maulidah memahami bahwa kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan sehingga tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.

Namun, menurutnya, kondisi tersebut justru harus menjadi dasar untuk menentukan skala prioritas pembangunan secara lebih cermat dan terukur.

“Ketika anggaran terbatas, kita harus semakin selektif menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, mana yang manfaatnya paling luas, dan mana yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Itu yang harus menjadi perhatian bersama dalam pembahasan APBD,” tegasnya.

Baca Juga:  Rembuk Pekon Bahas Persoalan Tanah di Jalan Pulau Singkap, Kelurahan Sukabumi Belum Hasilkan Kesepakatan

Ia juga mendorong agar setiap program pembangunan infrastruktur yang dibahas memiliki kejelasan lokasi, target penanganan, serta indikator keberhasilan yang dapat dievaluasi.

Menurutnya, kejelasan tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan pembangunan.

“Kalau ada jalan yang bertahun-tahun rusak, saluran irigasi yang tidak berfungsi, atau wilayah yang terus mengalami banjir, kita perlu memastikan bagaimana persoalan tersebut masuk dalam perencanaan pembangunan, sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.

Maulidah berharap pembahasan Raperda APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD bukan sekadar seberapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.(**)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan
AHMAD ROBERT HADIRKAN GAGASAN IPNU 5.0, TAWARKAN ARAH BARU MASA DEPAN IPNU MENUJU KONGRES XXI
Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas
Mbak Nunik Bakar Semangat Banom NU Lampung Selatan Kembangkan Ekonomi Kreatif
DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan
Fatikhatul Khoiriyah Minta BPBD Buka Posko Pengaduan dan Petakan Warga Rentan Banjir Rob
MENYELAMATKAN OTONOMI DAERAH: KETIKA DESENTRALISASI BERLABUH DI BAYANG-BAYANG KORUPSI
ANTARA PENYADAPAN SAH DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG: Pendapat Hukum atas Dugaan Penyadapan Presiden dan Urgensi Undang-Undang Penyadapan

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 06:23

Maulidah Zauroh Soroti Penolakan Pengerukan Pasir Laut di Kuala Teladas, Minta Pemerintah Segera Turun Tangan

Jumat, 13 November 2026 - 19:04

AHMAD ROBERT HADIRKAN GAGASAN IPNU 5.0, TAWARKAN ARAH BARU MASA DEPAN IPNU MENUJU KONGRES XXI

Jumat, 13 November 2026 - 18:23

Anggota DPRD PKB Lampung Timur Elvanty Prihatin atas Dugaan Keterlibatan Kepala Sekolah dalam Kasus Narkoba, Minta Penegakan Hukum Tegas

Kamis, 12 November 2026 - 19:08

Mbak Nunik Bakar Semangat Banom NU Lampung Selatan Kembangkan Ekonomi Kreatif

Kamis, 12 November 2026 - 13:20

DPRD Lampung Soroti Pengelolaan Aduan Warga, Abdul Aziz Minta Pemprov Lebih Transparan

Berita Terbaru