BANDAR LAMPUNG – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-344 Kota Bandar Lampung menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam mendorong pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, selama 344 tahun perjalanan sejarahnya, Bandar Lampung telah berkembang menjadi gerbang Pulau Sumatra yang strategis sekaligus pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan kebudayaan di Provinsi Lampung.
Menurut Eva, capaian pembangunan yang dirasakan saat ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat serta para pemangku kepentingan yang terus berkontribusi bagi kemajuan kota.
Pada HUT ke-344 tahun ini, Pemkot Bandar Lampung mengusung tema *“Dengan Semangat Bandar Lampung Bersinar, Kita Wujudkan Indonesia Emas.”* Tema tersebut mencerminkan tekad menjadikan Bandar Lampung sebagai kota yang berdaya saing, inovatif, nyaman, aman, dan sejahtera.
“Indonesia Emas bukan hanya tugas pemerintah daerah, tetapi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” kata Eva.
Ia menegaskan, berbagai program pembangunan terus dilakukan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga transformasi digital pemerintahan.
Sementara itu, Gubernur Lampung memberikan apresiasi atas perjalanan panjang Kota Bandar Lampung yang kini memasuki usia ke-344 tahun. Menurutnya, Bandar Lampung telah menjadi wajah kemajuan Provinsi Lampung sekaligus simbol perkembangan daerah di Pulau Sumatra.
“Kota Bandar Lampung menjadi wajah yang baik bagi Provinsi Lampung, simbol kemajuan dan rumah bagi seluruh warga,” ujarnya.
Gubernur berharap Bandar Lampung terus berkembang menjadi kota yang nyaman, aman, dan ramah bagi masyarakat maupun pendatang. Ia juga menilai Bandar Lampung sebagai salah satu kota paling maju di Sumatra yang membutuhkan pembangunan berkelanjutan untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Serta memperluas lapangan pekerjaan, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tandas. (*)
