Tomi Setiawan, ST; Saya Akan Kooperatif Karena Saya Tidak Kebal Hukum

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Adanya dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Tomi Setiawan, ST  oknum Peratin Pekon Sumberejo Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan pembangunan rabat beton di Taman Nasional bakal berbuntut panjang.
Kita tau bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU 5/1990.
Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran berupa melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.
Kemudian Setiap orang juga dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta.
Hal demikian tidak menjadikan rasa takut Tomi Setiawan, ST selaku Peratin Pekon Sumberejo Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat.
Pasalnya Tomi Setiawan, ST dengan menggunakan dana desa (DD) tahun 2019 telah membangun rabat beton sepanjang 368 M diwilayah Taman Nasional.
Saat disambangi team tirasnusantara.com dikediamannya, Tomi mengatakan, pembangunan rabat beton dilakukan berawal dari permintaan masyarakat, yang disetujui PD, PLD, PDTI, dan LHP.
“Pembangunan rabat beton itu dilakukan berawal dari permintaan masyarakat, dan dari awal Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa Tekhnik (PDTI), dan LHP Pekon Sumberejo selalu standby di Pekon ini, mereka aman – aman saja tidak ada komplen soal kami membangun di Taman Nasional, kalau saya salah seharusnya diingatkan dari awal. “Tuturnya.
“Dan pihak resort juga tidak ada melakukan tindakan, hanya saja pihak resort menyarankan dengan saya, pinter – pinter pak Tomi aja jika ingin membangun, “Kata Tomi sembari menirukan saran pihak resort.
Berkaitan dengan hal itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Lampung Barat melayangkan surat panggilan bernomor: B/07/1/2020/Reskrim tertanggal 13 Januari 2020 kepada Tomi Setiawan, ST.
Melalui pesan WhatsApp tomi mengirimkan poto surat panggilan, seraya bertetima kasih atas pemberitaan yang sudah diterbitkan.
“Saya tidak kebal hukum, saya akan ikuti prosesnya dengan kooperatif saja, dan terima kasih atas semua ini semoga ada berkahnya, “Tulis Tomi.
Sampai berita ini diterbitkan, polres Lampung Barat melalui bagian reskrim belum berhasil dikonfirmasi. (Roso/Riyanto/Mus/team)