Tokoh Masyarakat Kerbang Langgar Minta Penegak Hukum Cepat Tanggap Terhadap Dugaan Penyimpangan DD 2019

KERBANG LANGGAR tirasnusantara.com – Reaksi terhadap dugaan penyimpangan Dana Desa Pekon Kerbang Langgar tahun 2019, membuat tokoh masyarakat setempat angkat bicara.

Drs. Zainudin Hakim kepada team tirasnusantara.com (31/5) mengharap  kepada pihak berwajib untuk merespon secara cepat masalah dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2019 tersebut.

“Saya sangat mengharap  kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan, untuk merespon secara cepat masalah dugaan penyimpangan Dana Desa tahun 2019 di Pekon Kerbang Langgar.

Ini persoalan yang sangat mendasar, dimana  oknum Peratin tidak ada transparansi terhadap masyarakat urusan keuangan pekon, bahkan dengan beraninya saat ini pembangunan bronjong untuk anggaran tahun 2019 belum juga selesai.

Inilah kalau pekerjaan diberikan dan dilaksanakab oleh pihak ke tiga (pemborong), padahal hal-hal seperti ini kan bisa dikelola secara swadaya masyarakat setempat.

“Oleh karna itu kami berharap kepada Ka Polres dan Kajari Lampung Barat untuk menindaklanjuti kasus tersebut, agar tidak menjadikan kesalahpahaman yang berkepanjangan ditengah masyarakat.

Saya tau kenapa masyarakat Pekon Kerbang Langgar mempermasalahkan urusan keuangan dan terkait pembangunan, karena mereka cukup beralasan yang berdasarkan pakta dan data yang akurat tidak ada rekayasa, jadi jangan sampai ini cuma diartikan adanya iri dan dengki, tapi ini murni jeritan masyarakat ditingkat bawah. “UlPaparnya

Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah Taufik, adanya riak seperti ini, karena hati nurani masyarakat jelas tidak ingin di bodohi, dan mengharapkan kepada pihak terkait untuk segera mungkin memeriksa dan memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

“Sebenarnya adanya riak dimasyarakat seperti ini, karena hati nurani masyarakat jelas tidak ingin di bodohi, masyarakat Pekon Kerbang Langgar saat ini sudah jenuh melihat ketidak beresan pemerintahan Pekon.

“Jadi tidak ada pilihan lagi selain kami mengharapkan kepada pihak terkait untuk segera mungkin memeriksa dan memberikan sanksi kepada Peratin sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku, “Tutupnya. (Roso/Yahman/team)