Suroso; FPII Akan Terus Kawal Realisasi BPNT di Pesisir Barat

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program pemerintah yang tujuannya untuk membantu masyarakat miskin tanpa pengecualian.

Namun pada realitanya BPNT saat ini banyak menimbulkan pertanyaan dimasyarakat kecil, seperti yang disampaikan oleh “D” masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat kepada team tirasnusantara.com (13/3), “Sebenarnya dari awal adanya program BPNT ini kami sudah khawatir akankah program ini menambah sejahtera masyarakat atau justru bakal menuai konflik diakar rumput.
“Tetapi jujur kekhawatiran itu hanya kami pendam dalam hati, kami tidak berani untuk menyampaikannya, maklum masyarakat kecil takut kalo akan menyampaikan sesuatu apa lagi dengan pemerintah, tapi kalo ada yang bisa membantu menyambungkan aspirasi kami, pasti kami bersyukur, “Harapnya.
Untuk diketahui bahwa di Pesisir Barat ini terdapat 40 buah E-Warong, disitulah lebih kurang sebanyak 10.252 dari 11.687 KPM yang ada saat ini menggesekkan kartunya. Padahal jika KPM diberi kebebasan untuk menentukan tempat berbelanja yang lebih ekonomis, tentu hal itu akan lebih menghemat pengeluaran. Karena kisaran uang sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) itu, jika dibelanjakan sendiri akan memperoleh lebih dari sekedar beras 8-10 kilo dan telor 8 butir itu, “Paparnya.
Suroso selaku Plt. Ketua Korwil FPII Pesibar yang didampingi jajaran pengurus lainnya mengatakan, “Persoalan BPNT ini merupakan persoalan serius yang mesti disikapi, ini menyangkut hak masyarakat miskin, kita tau di Pesisir Barat ini lebih belasan ribu masyarakat tidak mampu yang butuh akan bantuan.
“Masa tega pihak terkait dengan persoalan BPNT ini untuk memakan hak masyarakat miskin, coba dicek beras di Pesisir Barat ini kwalitasnya cukup bagus tidak kalah dengan beras diluar Pesibar, dan tidak sampai belasan ribu harganya perkilo, jadi jangan ada pembodohan masyarakat soal ini, kami yakin Kepala Dinas Sosial bisa menyelesaikan persoalan ini. “Tegasnya.
Miliaran rupaih Bantuan Langsung Non Tunai ( BPNT ) untuk masyarakat miskin di Pesisir Barat ini wajib kita awasi bersama jangan sampai disalah gunakan.

Jadi bila jumlah KPM di Kabupaten Pesisir Barat mencapai 11.687 KK, maka total uang yang digelontorkan oleh pemerintah bila dihitung dalam satu tahun mencapai angka miliyaran rupiah.

Untuk menyikapi hal ini FPII sebagai salah satu wadah yang pro aktif membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberantas tindakan Korupsi, maka kami akan terus kawal program ini sehingga tidak ada oknum yang coba – coba bermain dengan perkara hukum. “Tutup Suroso. (Edo/Mus/team)