Sejumlah Peroyek Pembangunan Jalan Anggaran Provinsi di Lampung Barat Terkesan Asal Jadi

LAMPUNG BARAT tirasnusantara.com – Proyek milik Pemerintah Provinsi Lampung yang dialokasikan di Kabupaten Lampung Barat membutuhkan pengawasan yang lebih ketat oleh pihak terkait. Pasalnya, sejumlah proyek jalan terindikasi bermasalah.sebab dalam pengerjaan jalan tersebut jelas terlihat materialnya kurang di paksa jadi seperti halnya proyek pekerjaan peningkatan jalan ruas Serungkuk-Pajar Agung Kecamatan Belalau ini.

“Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa kegiatan proyek peningkatan jalan Serungkuk-Pajar agung Kecamatan Belalau ini.

Maka untuk menindak lanjuti dari keluhan masyarakat.saya selaku wakil rakyat merasa turut bertanggungjawab dalam kapasitas fungsi pengawasan.

Pada saat peninjauan di lapangan kami menemukan kondisi yang memang benar sesuai laporan masyarakat tersebut,”
kata Anggota DPRD Lambar dari partai NasDem ini Erwin Suhendra, S.E.

Dijelaskannya, hasil peninjauan di lapangan selain pihaknya menemukan tidak adanya papan informasi yang terpasang di lokasi proyek .jelas jelas sudah melanggar UU NO 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.serta melanggar peraturan presiden no 70 tentang perubahan serta melanggar peraturan presiden no 54 tahun 2010 tentang pengadaan dan penggunaan jasa pemerintah.

Serta di beberapa tempat yang seharusnya dipasang onderlangh namun nyatanya hanya dipasang batu ukuran 5/7 dicampur 3/5. Kemudian di lokasi tanjakan jalan hanya disusun batu 1/2 tanpa digilas dengan walles dan langsung disiram aspal serta ditaburi serbuk batu. “Kalau kita lihat di lapangan itu kurang bahan namun dipaksakan untuk jadi.

Ini jelas akan berdampak terhadap kualitas jalan dan yang dirugikan adalah pemerintah dan rakyat,” kata dia.

Saat turun ke lapangan,wakil rakyat dari partai Nasdem inimengatakan dirinya sempat bertemu dengan pengawas lapangan yang kebetulan berada di lokasi dan pengawas tersebut mengaku tidak mengetahui hal tersebut karena baru tiba di lokasi

Terkait masalah ini, Erwin berharap agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Provinsi Lampung dan Komisi DPRD Provinsi Lampung yang membidangi segera turun ke lapangan untuk mengevaluasi pekerjaan tersebut serta menindak lanjuti untuk pembenahan dan perbaikan. Sebab, proyek jalan milik provinsi yang diduga bermasalah bukan hanya di satu tempat saja namun terjadi di beberapa lokasi dan ini harus mendapatkan perhatian dari Dinas PUPR provinsi dan Komisi DPRD Provinsi Lampung yang membidangi.

“Kita berharap Lampung Barat tidak dijadikan lahan untuk memperkaya diri dan mencari keuntungan karena ini jelas akan merugikan keuangan negara dan pihak rekanan harus bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan. Kami sebagai DPRD Kabupaten Lambar berkewajiban untuk melakukan pengawasan ini dan kami sebagai penerima manfaat berharap agar semua pihak terkait mengetahui kondisi lapangan yang sebenarnya jadi jangan asal terima saja hasil pekerjaan, “Tegasnya. (Edo/Roso)