Rendahnya Anemo warga Karang Sari untuk memilih, Bukti Calon Kades tidak ada Legitimasi warga.

Lampung Selatan tirasnusantara.com,-
Tanggal 26/06 yang lalu merupakan hari dilaksanakannya Pilkades Serentak di Kabupaten Lampung Selatan.

Ada 131 Desa yang melaksanakan pilkades serentak termasuk Desa Karang Sari Kecamatan Jati Agung yang sedang bermasalah hukum . Yang diadukan oleh kedua bakal calon kepala Desa Saidah dan Musidik ke Pengadilan terkait kecurangan yang dilakukan oleh pihak Panitia.

Pilkades Karang Sari yang terkesan dipaksakan agar Sesuai jadwal oleh Pemerintah Daerah akhirnya menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak dan warga Karang Dari itu sendiri.
Sehingga pada saat pelaksanaan pilkades warga masyarakat sebagian besar tidak menggunakan hak pilihnya .

Dari 3983 Daftar Pemilih Tetap ( DPT ) hanya 1579 ( 40% ) warga saja yang datang dan menggunakan haknya. Dengan masing – masing perolehan suara Romdi 1188, Meri Dianti ( istri Romsi ) 315 dan suara tidak sah berjumlah 76 .

Sementara warga yang tidak menggunakan hak nya 2404 (60%)
Menurut beberapa tokoh masyarakat minimnya warga yang menggunakan hak pilihnya membuktikan bahwa calon kepala desa ( Romsi ) tidak mendapat legitimasi dan tidak mendapat kepercayaan lagi dari warga untuk memimpin Desa Karang Sari.

Masyarakat lebih memilih bekerja mencari nafkah seperti biasa dari pada menggunakan hak pilihnya.

“Inikan bukti bahwa benar warga menginginkan perubahan kepemimpinan di Desa kami, ini bukti bahwa warga inginkan demokrasi berjalan baik di desa kami” ujar Jn dan Ey yang merupakan sebagian tokoh masyarakat Karang Sari kepada medis ini 26/06

Menurut mereka seharusnya Pemerintah Daerah mendengarkan aspirasi warga agar pemilihan kades di tunda sampai dengan proses hukum selesai dan demokrasi yang diharapkan warga berjalan baik.

Persoalan Pilkades Karang Sari yang sudah meluas kemana – mana akhirnya mendapat perhatian dan tanggapan dari berbagai lapisan masyarakat.

Salah satu praktisi hukum di Lampung Edi Suryadi SH akhirnya berkomentar.
Menurutnya pelaksanaan pilkades Karang Sari yang terkesan dipaksankan agar sesuai rencana oleh Penerintah daerah akan menimbulkan beberapa persoalan yang lumayan besar dan akan merepotkan Pemerintah Daerah Lampung Selatan ke depan.

Misalnya menurut Edi Suryadi, apapun keputusan pilkades dan siapa pun pemenangnya ( Romsi atau Istrinya ) bila proses hukum di pengadilan yang sedang di tempuh dua bacakades Saidah dan Musidik, bisa menjadi cacat hukum bila gugatan bisa dimenangkan penggugat.
Selain itu dengan rendahnya anemo pemilih akan mempersulit kades terpilih dalam memperoleh kepercayaan warga.

Sementara menurut Edi bila pildades serentak tahap Ke-IV yang akan di ikuti sekitar 125 desa di tahun 2021 mereperensi peraturan yang dibuat oleh panitia pilkades Desa Karang Sari yang seakan diaminkan oleh Pemerintah Daerah akan membuat repot Pemerintah Dearah Lampung Selatan ini sendiri (red)