Rakhmat Husein DC Turun Tangan Atasi Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Pesibar

Rakhmat Husen DC berbincang dengan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikahtul Khoiriyah disela-sela persiapan sidang kode etik di DKPP (doc)

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Aroma nepotisme yang diduga menabrak peraturan kode etik di Bawaslu Pesisir Barat menarik perhatian Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB).

Ketua KRLUPB, Rakhmat Husein DC mengaku pihaknya menemukan dugaan pelanggaran dalam rekrutmen penyelenggara pemilu tingkat adhock atau kecamatan, terutama aroma nepotisme di Bawaslu Pesisir Barat.

“Memang ada beberapa temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Pesibar,  terutama masalah pelanggaran kode etik,” kata dia saat dibubungi, Sabtu (21/12) malam.

Namun demikian menurut aktivis yang konsen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu ini, pihaknya masih mengkaji atas temuan dan laporan dugaan pelanggaran tersebut.

“Bisa saja kalau hasil kajian kami nanti, ada potensi pelanggara kode etik maka KRLUPB akan membuat laporan resmi,” ungkapnya.

KRLUPB sendiri memiliki rekam jejak kesuksesan dalam melaporkan dugaan penyelenggara pemilu. Terkahir, KRLUPB melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Lampung yang berujung pada sanksi peringatan keras terakhir yang dialami Ketua Bawaslu Lampung, Fatikahtul Khoiriyah.

Rakhmat Husein DC, menyatakan dugaan sementara Bawaslu Pesibar melanggar kode etik sesuai peraturan DKPP No 2/2017.

“Untuk sementara memang ada dugaan pelanggaran kode etik, tapi bisa saja hasil kajian KRLUPB nanti menemukan temuan baru. Misalnya dugaan pelanggaran yang berujung pada pidana. Saat ini masih kami kaji, termasuk beberapa dugaan pelanggaran dibeberapa kabupaten/kota lainnya, ” tandasnya.

Sebelumnya keputusan Bawaslu Pesisir Barat mengakomodir kepentingan keluarga dalam rekrut penyelenggara tingkat adhoc menuai protes. Masyarakat pun pesimis penyelenggaraan pemilu di bumi sai batin dan ulama ini bisa berjalan dengan bersih. (Wagiman/Roso/team)