Pokmas Diduga Pungli Dibalik Program KWh Bersubsidi

KRUI tirasnusantara.com – Berdasarkan konteks ketenagalistrikan, subsidi listrik adalah merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah kepada PT. PLN (Persero) yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tarif dasar listrik dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan maksimum 30 kWh per bulan.
Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta memberi kesempatan kepada pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN untuk dapat ikut menikmati energi listrik.
Berkaitan dengan hal itu, maka pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung melalui program unggulan Bupati melakukan subsidi pemasangan KWh bagi masyarakat, dengan harapan agar bumi para Sai Batin dan Ulama ini menjadi terang benderang sampai daerah yang dibagian terdalam.
Drs. H. Jon Edwar, M.Pd selaku Kepala Dinas Perizinan, Penanaman Modal, dan Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat mengatakan, salah satu program unggulan bapak Bupati yaitu pemerintah daerah mensubsidi pemasangan KWh dirumah warga yang belum memiliki aliran listerik.
“Iya salah satu program unggulan bapak Bupati yaitu pemerintah daerah mensubsidi pemasangan KWh pada rumah warga yang belum memiliki aliran listerik. Jadi jangan salah penafsiran, yang disubsidi itu mulai dari penyambungan dan penarikan kabel dari tiang sampai KWh terpasang dirumah warga, namun tidak berikut instalasi didalamnya.
Jadi tugas yang punya rumah tinggal memasang instalasi didalam, kalau sudah terpasang instalasi tinggal sambung di KWh dan lampu siap menyala, karena KWh dipasang sudah ada aliran listeriknya, itulah batuan atau subsidi yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat,  dan Pemda tidak lagi menarik dana dari masyarakat serupiah pun. “Paparnya.
Maryadi selaku ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) saat ditemui team tirasnusantara.com dikediamannya, membenarkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai Pokmas yang membidangi beberapa Pekon di wilayah Kecamatan Ngambur dengan lebih kurang sebanyak seribu calon konsumen, dan juga kami akui bahwa memang Pokmas melakukan penarikan uang dari masyarakat calon konsumen itu sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
“Iya benar kami melakukan penarikan dari masyarakat sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegunaannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembebasan, sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan kami memasang instalasi dirumah,  dan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saya ambil karena SLO nya saya yang minta membuatnya. “Kilahnya.
Ditempat terpisah Edo Lesmana ketua divisi Advokasi FPII Korwil Pesibar mengatakan bahwa kalau yang disubsudi Pemerintah Daerah sudah sampai dengan KWh nempel dirumah, itu artinya memang masyarakat tidak begitu terbebani lagi, hanya tinggal disambungkan kabel dan dikasih boklam langsung nyala.
 
“Kalau yang disubsudi Pemerintah Daerah sudah sampai dengan KWh nempel dirumah, itu artinya memang masyarakat tidak begitu terbebani lagi, hanya tinggal disambungkan kabel lalu dikasih boklam langsung nyala. Itu artinya biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak lagi, akan tetapi kenapa seperti yang terjadi di Pekon Negeri Ratu, Pekon Mon, Pekon Bumi Ratu, dan Pekon Suka Banjar di Kecamatan Ngambur, Peratin melalui POKMAS masih saja membebani masyarakat dengan menarik uang hingga Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkonsumen.
Pemerintah daerah sudah begitu baik memberikan bantuan, akan tetapi malah POKMAS diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) dibalik program bersubsidi ini, karena apa yang telah dilakukan oleh Pokmas itu tidak ada payung hukumnya, sehingga ini berindikasi pada perbuatan pidana, dan kami sebagai kontrol sosial bersama FPII Korwil Pesibar akan terus kawal persoalan ini sampai masyarakat memperolah haknya dengan baik, tidak dengan cara dibebani. Pemda tidak salah lagi meringankan beban masyarakatnya, jadi jangan ada lagi ditingkat bawah bermain-main. “Tegasnya. (Mus/Effendi/team)