Pengurus BUMDes Desa Gunung Mulyo Diduga Lakukan Tindak Pidana

LAMPUNG TIMUR tirasnusantara.com – Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan.
Ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya alam sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.
Sebagai akibat dari misi diatas, pemerintah juga merubah fungsinya dari penyedia menjadi fasilitator, regulator dan koordinator untuk pemberdayaan masyarakat.
Tujuannya, adalah untuk memberi peluang bagi kemampuan daerah dan pedesaan sebagai tulang punggung ekonomi regional dan nasional. Ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan disemua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat.
Berdasarkan pokok pikiran diatas, tentu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu hal yang mempunyai peranan penting untuk menopang perekonomian masyarakat desa.
Akan tetapi tidak demikian adanya yang terjadi pada BUMDes Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, pasalnya pengelola dianggap tidak ada transeparan terhadap masyarakat bahkan cenderung memperkaya diri mereka sendiri. Demikian ungkap “AS” selaku masyarakat desa Gunung Mulyo kepada team tirasnusantara.com (19/2).
Masih menurut penuturan “AS” bahwa BUMDes Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur telah berdiri dan diberikan penyertaan modal oleh Dana Desa (DD) sejak tahun 2017 yang lalu.
“Iya BUMDes Desa Gunung Mulyo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur telah berdiri dan diberikan penyertaan modal oleh Dana Desa (DD) sejak tahun 2017 yang lalu, yang diperkirakan sudah lebih dari Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Akan tetapi pengelolanya yang kami rasakan tidak ada transeparan terhadap masyarakat. Bergerak dibidang usaha apa, berapa modal, berapa keuntungan, dan berapa jumlah aset yang ada. Bahkan pengelolaan BUMDes kuat dugaan kami hanya memperkaya diri mereka sendiri. “Paparnya.
“Kita semua tahu bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa dilarang untuk merangkap jabatan sebagai pengelola dana BUMDES.
Dalam pasal 132 Ayat 3 peraturan pemerintah tersebut diatur organisasi pengelola BUMDES terpisah dari organisasi pemerintahan desa.
Sedangkan pada Ayat 7 dipasal yang sama berbunyi pelaksana operasional BUMDes dilarang merangkap jabatan sebagai lembaga pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.
Itu artinya regulasi sangat melarang keras aparat desa menjadi pengelola BUMDes.
“Terkait hal ini telah melanggar aturan dan diduga ada unsur kesengajaan yang diduga semua kejanggalan ini dibawah kendali Abdurahman Saleh selaku sekretaris desa.
“Jadi permasalahan ini akan kami lanjutkan lebih jauh lagi, kami meminta kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan, inspektorat dan Bupati Lampung Timur segera turun kelapangan dan mengaudit realisasi DD Desa Gunung Mulyo termasuk BUMDes nya, karena kuat dugaan adanya tindak pidana korupsi yang berjama’ah. “Tutupnya.
Eko Cahyono selaku Kepala Desa Gunung Mulyo saat dikonfirmasi mengatakan, saya baru tau info ini dari pertanyaan sampean mas, jadi saya selaku Kades akan coba berkoordinasi dulu dengan pengurus BUMDes, dan saya mohon janganlah persoalan ini dibesar-besarkan mas, mungkin itu hanya pernyataan dari oknum yang tidak suka secara personal terhadap kami, sekali lagi maaf ya mas mohon janganlah diperpanjang, dan jikalau salah kami minta maaf. “Pintanya.
Sedangkan Abdurahman Saleh sebagai sekretaris Desa yang sekaligus merangkap pengelola BUMDes saat ditelpon melalui nomor +62821840662xx aktif tapi tidak diangkat. (Asef/Ratu/team)