Pengelola SPBU Bangun Negara Diduga Lakukan Tindak Pidana

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Pengelola SPBU Bangun Negara diduga melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis premium.
Pasalnya SPBU yang terletak di Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ini diduga melakukan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium kepada pihak yang bukan selayaknya menggunakan.
Untuk diketahui, ketika team tirasnusantara.com hendak mengisi bahan bakar minyak jenis premium di SPBU Bangun Negara terlihat ada tumpukan drigen kosong yang diduga akan digunakan untuk mengangkut BBM bersubsidi itu.
Saat dipertantakan, yang bertugas hanya berdalih untuk kepentingan nelayan, tapi ditanya lebih lanjut nelayan daerah mana dan siapa ketua kelompoknya, adakah didukung oleh dokumen yang sah, “Kami tidak tau pak ucap seorang pegawai.
Menurut Muhammad Kasrozi, SH sebagai praktisi hukum di Lampung kepada team tirasnusantara.com mengatakan, “Perbuatan itu merupakan perbuatan pidana karena jelas setiap SPBU yang melakukan penjualan minyak telah diikat dengan kontrak perjanjian antara SPBU dan PT. Pertamina persero.
“SPBU dilarang menjual atapun melakukan pengisian drum, drigen atau sejenisnya tanpa dilengkapi dengan surat rekomendasi atau ferivikasi dari pihak terkait. Apa lagi melakukan penyedotan berkapasitas besar tanpa dilengkapi dokumen yang sah. “Ungkapnya.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah).
Dan dalam pasal 55 juga dikatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).
“Merujuk pada kedua pasal tersebut, jelas kegiatan yang dilakukan oleh pengelola SPBU Bangun Negara ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak, “Tutupnya.
Sampai berita ini diterbitkan pihak pengelola SPBU Bangun Negara belum berhasil dikonfirmasi. (Roso/Mus/Fery/team)