Panitia Rekrutmen Anggota LHP Pekon Way Jambu Diduga Tidak Paham Aturan

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa atau dengan sebutan lain, dibutuhkan sumberdaya manusia yang handal serta paham dasar hukum dari apa yang dilakukan.

Itulah yang senantiasa dinantikan oleh seluruh masyarakat desa (Pekon red), agar harapan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan kerukunan antar sesama selalu tetap terjaga.

Namun hal ini tidak demikian dengan panitia rekrutmen anggota Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) Pekon Way Jambu, yang dalan UU No.6 tahun 2014 tentang desa bagian ketujuh disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini terlihat jelas bahwa panitia tidak membaca UU No.6 tentang desa tersebut, sehingga banyak yang dirasa agak janggal, demikian ungkap “N” masyarakat Way Jambu kepada team tirasnusantara.com (24/7)

Masih lanjut “N”, “Seharusnya panitia rekrutmen anggota LHP itu bekerja yang profesional jangan ada kesan menutupi yang lain dan mendukung yang lain, kenapa dikatakan demikian karena panitianya cenderung tertutup dan sangat kaku dalam melayani pemberkasan, seolah – olah ada rasa takut kalo yang dijagokan tidak terpilih, “Ungkapnya.

“Kalo dari perekrutannya saja cenderung ada yang dihalang – halangi, maka kita sudah bisa membaca akan hasilnya nanti, LHP itu mitra pemerintah dalam hal ini Peratin, bukan LHP itu staf yang cuma terima perintah saja.

“Kalo ini yang terjadi, masyarakat wajib mencatat bahwa yang salah adalah panitia rekrutmennya, dalam hal ini saudara Abdulloh Roswandi selaku ketua panitia yang mesti duluan bertanggung jawab, “Tutupnya. (Roso/team FPII)