Pakar Hukum Angkat Bicara Soal Bawaslu Pesibar

Pakar Hukum Tata Negara, Fathul Muin saat berpose dengan Prof. Dr. Said Aqil Husin Almunawar (Mantan Menteri Agama)

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Hasrat membangun kerajaan ditubuh penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Pesisir Barat dinilai sebagai bentuk mundurnya demokrasi dan pelanggaran kode etik.

Pakar Hukum Tata Negara UIN Bandarlampung, Fathul Muin menyesalkan atas maraknya kejadian nepotisme ditubuh penyelenggara, terutama di Bawaslu Pesisir Barat yang beberapa hari ini menghebohkan masyarakat Lampung.

“Nepotisme, seolah jadi ajang mencari pekerjaan. Bagaimana mau mengawasi peserta pemilu dan KPU kalau ditubuh internal Bawaslu aja masih mementingkan kepentingan keluarga,” kata dia, Jum’at (20/12) ini.

Menurut mantan jurnalis Lampung Post ini, Bawaslu Pesibar diduga melakukan pelanggaran kode etik dengan melibatkan keluarga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

“Dalam peraturan DKPP No 2/2017 ada peraturannya yang melarang melibatkan keluarga dalam menjalankan tugas dan wewenanangnya untuk menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu,” jelas dia.

Dirinya berharap, masyarakat Pesibar untuk segera mengawal dugaan pelanggaran kode etik tersebut demi terwujudnya Pilkada bersih.

“Dugaan pelanggaran kode etik harus segera dilaporkan ke DKPP. Jangan sampai sudah banyak anggaran yang dikeluarkan tapi hasilnya tidak memiliki kekuatan hukum karena penyelenggaranya melanggar kode etik,” tegasnya.

Sebelumnya, Pegiat KJPP (Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu), Beni Yulianto mengecam keras soal nepotimse di Bawaslu Pesibar.  Beni juga menyayangkan, pernyataan salah satu komisioner Bawaslu Pesibar, Abd. Kodrat yang terkesan mengancam salah satu jurnalis media online di Lampung. (Wagiman/Roso/Edo/team)