Oknum Kadus/RT Desa Karang Raja Diduga Pungli Kepada Penerima BPNT Akhirnya Mendapat Tanggapan Camat Merbau Mataram

Lampung Selatan Tirasnusantara.com, ,- Pemberitaan terkait ada nya dugaan Okum Kadus dan RT Desa Karang Raja yang melakukan pungli kepada Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) BPNT akhirnya mendapat tanggapan Heri Purnomo selaku Camat Merbau Mataram.

Menurut Heri Purnomo bantuan BPNT (Sembako ) merupakan bantuan pemetintah pusat untuk masyarakat miskin guna mengatasi rawan pangan warga tidak boleh di mintai tebusan oleh siapapun dan dengan dalih apapun. Hal tersebut dijelakan Heri Purnomo kepada media ini via WatsApp saptu ( 11-07-2020 )

“tidak boleh di mintai setoran itu, kalau informasi itu benar kita akan turun guna memberi penjelasan. Karna itu melanggar hukum” jelas Heri Purnomo.

Bantuan sembako senilai dua ratus ribu rupiah yang semestinya diterima masyarakat sesuai dengan nilai dua ratus ribu rupiah namun diduga sudah dikurangi oleh suplayer untuk meraup keuntungan ditambah lagi ketika bantuan sampai,setiap Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) diharuskan menebus bantuan tersebut melalui kepala Dusun dan RT sebesar sepuluh ribu rupiah bagi setiap KPM rabu ( 08-07-2020 ).

“Nyesek mas, bantuan nya sudah tidak maksimal sesusi dengan yang semestinya kami terima, ditambah lagi kami harus nebus sebesar 10.000,- kepada kepala Dusun. Tapi apa boleh buat karna diharuskan nebus” jelas salah satu warga dusun Talang Maenal yang berinisial R.

Sama hal nya yang disampaikan oleh salah satu warga dusun Trimulyo satu yang berinisial R, seluruh warga penerima BPNT disusun ini dimintai oleh kepala dusunnya dana sebesar sepuluh ribu dengan alasan uang ganti transportasi.

Menurut informasi yang disampaikan warga diantara RT dan kepala dusun yang yang nge drop Bantuan BPNT dan disinyalir atau diduga melakukan pungutan kepada warga penerima bantuan BPNT desa Karang Raja antara lain,di dusun Sukajaya ( RT As), di dusun Talang Maenal ( kadus HR ), Dusun Tanggaerang ( Kadus Makhtar ), Dusun Trimulyo satu ( Kadus GN ), Dusun trimulyo dua ( kadus ND ), Dudun Salam Rejo ( Kadus NZ,), Dusun Catihan satu ( oleh RT JN ) dan dusun Catihan dilakukan oleh pengurus PKH nya sendiri ( PTh ).

Sementara Dulhadi yang akrab dipanggil Adul sekalu Sekretaris Desa( Sekdes ) ketika ditanya, dirinya menjelaskan bahwa pungutan tersebut bukan petunjuk atau permintaan dari desa.

“wah, kalau masalah ada yg mungut tebusan sepuluh ribu dari setiap KPM penerima BPNT saya kurang tahu pak,
Karna itu ada pengurus nya sendiri yaitu Te, Enok” jelas Adul.(red)