Merasa Haknya Dirampas, Bacades Gugat Perdata Panitia Kades Karang Sari.

KALIANDA tirasnusantara.com, – Bagian Otonomi Daerah Kabupaten Lampung Selatan digugat secara perdata oleh Saidah (48) Warga Desa Karangsari Kecamatan Jatiagung.

Gugatan ini dilayangkan PN Kalianda, merupakan buntut dari ditolak Saidah untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa setempat pada pilkada serentak 26 Juni mendatang.

“Penutupan pendaftaran oleh panitia pada 10 April, pada hari itu sekitar pukul 15.30 wib, kami menyerahkan berkas pendaftaran ke panitia, namun ditolak dengan alasan waktu pendaftaran telah habis,” kata Saidah kepada wartawan seusai ikuti sidang mediasi di PN Kalianda, Senin (17/6/2019).

Karena merasa waktunya masih ada, terus Saidah, kami terus meminta agar berkas pendaftaran diterima. Namun panitia pemilihan di desa kekeuh menolak.

“Dengan berbagai macam alasan berkas kami ditolak, bahkan sempat menyebutkan bahwa penolakan berkas karena ada yang kurang lengkap,” imbuh Saidah.

Menurut Saidah, hal ini merupakan upaya mempersulit pihaknya untuk menjadi calon kepala desa. Padahal tidak ada masalah dengan waktu akhir pendaftaran, mau pun berkas syarat pendaftaran. Jika pun ada berkas yang kurang, maka ada waktu 2 hari untuk melengkapi pemberkasan sesuai dengan peraturan panitia desa.

“Kami sempat ke Camat, ke Pemda bahkan ke bupati, namun nihil. Alhasil kami sepakati untuk melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda,” katanya seraya menambahkan bahwa sidang hari ini merupakan sidang mediasi ketiga.

Lebih jauh diungkapkan, bahwa tiadanya sosialisasi dari pihak desa terkait pembukaan pendaftaran calon kepala desa. Dimana dari 1 April pembukaan, tak ada info, pengumuman bahkan sosialisasi dari pihak desa.

“Baru pada 8 April kami ketahui ada pembukaan pendaftaran calon kepala desa, itu pun kami ketahui dari selebaran dari desa lain,” ujarnya.

Mirisnya, sambungnya, panitia sempat meminta dana Rp 3 juta kepada kami untuk pendaftaran. Jika dana tidak diberikan, maka berkas pendaftaran tidak diberikan kepada kami yang ingin mendaftar.
“Sudah kami dimintai dana, dan berkas pendaftaran juga ditolak tanpa alasan jelas,” tukasnya.

Selain gugatan ke Pengadilan Negeri Kalianda, dibeberkan Saidah, pihaknya juga telah melaporkan pihak panitia desa ke Polres Lampung Selatan atas dugaan pemerasan dan pungutan liar (pungli).

“Padahal sudah jelas, untuk pembiayaan pelaksanaan pilkades ditanggung oleh APBD Rp 45 juta dan dari dana desa sebesar Rp 15 juta. Tapi kami sebagai pendaftar belum apa-bapa sudah dimintai dana Rp 3 juta. Jika tidak diberikan, maka berkas pendaftaran tidakvv diberikan oleh pihak panitia, dan ini apa coba namanya kalau bukan pemerasan dan pungli,” tandas dia.

Sementara, panitia desa Andri saat dimintai konfirmasinya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa semua keputusan yang dilakukan berdasarkan peraturan panitia.

Terpisah, Kepala Bagian Otonomi Daerah Setiawansyah mengaku persoalan pencalonan kepala desa adalah urusan tingkat panitia di desa. Sementara Otda merupakan panitia tingkat kabupaten dan menerima berkas calon yang sudah di nyatakan lengkap oleh panitia desa dan kecamatan. ( amin )