Masyarakat Rawa Jitu Minta Keadilan Didalam Proses Hukum

RAWA JITU tirasnusantara.com – Dugaan penyalahgunaan aset berupa tanah di sejumlah desa terbilang marak belakangan ini.

Sejumlah kalangan menganggap, maraknya kisruh ini sebagai salah satu bukti lemahnya pengawasan, terutama dari pemerintah daerah terhadap kepala desa.

Saat team media ini dan Lembaga GAK (Gerakan Anti Korupsi) yang diketuai Andika dan Asep sebagai bendahara, dilapangan menemukan terjadinya permasalahan yang saat ini terjadi di kampung Bumi Ratu Kec Rawajitu Selatan Kab Tulang Bawang.

Kisruh terkait permasalahan-permasalahan di Kampung Bumi Ratu Kec. Rawajitu Selatan Kab. Tulang Bawang sebenarnya ini permasahalah aset kampung karena pada tahun 2017 yang lalu tepatnya dibulan November, pelantikan dan sertijab kepimpanan Kepala Desa yang baru yaitu Mujiono.

Sertijab itu Mujiono selaku Kepala Desa yang tidak diberikan inventaris apapun dan atau pun dokumen-dokumen kampung, entah kenapa sedemikian rupa dan ditahun 2018 tepatnya dibulan Januari, Mujiono pernah diadukan masalah ijazah palsu dan alhamdulilah di SP3 kan dan memang tidak terbukti.

Dibulan yang sama dan tahun yang sama 2018 masyarakat Kampung Bumi Ratu yang dikuasakan pada tokoh kampung yaitu Pak Mukiyat mengadukan terkait masalah aset kampung yang diduga diperjual belikan oleh pemerintahan yang lama jaman pemeritahan Gatot Suryadi.

Permasalahan ini sudah dibawa keranah hukum dan diadukan ke Polda Lampung, alhamdulilah bulan Juli 2018 munculah SP2HP artinya permasalah itu sudah naik kepenyidikan dan sampai sekarang permasalahan di Polda itu belum kunjung usai, maka kami masyarakat Bumi Ratu, saya sebagai kepala kampung menginginkan permasalahan itu selesai.

Artinya kasus itu sesuai dengan aturan, kalau benar ya katakan benar, kalau salah ya katakan salah artinya masyarakat minta keadilan didalam proses hukum, ujar Mujiono.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setiap kades perlu mengembangkan pengetahuannya dan segera mengelola aset di desa secara baik. Aset yang dimaksud tidak hanya tanah, tetapi juga kantor desa.

Perlu diketahui, aset desa ini terpisah dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Sebab, aset desa bukan merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Menurutnya, aset desa tidak bisa dimasukkan ke dalam aset daerah. Aset desa merupakan hak milik desa dan untuk kepentingan desa. (Acef/team)