Masyarakat Desa Pemanggilan : Pemotongan Bantuan BPNT 150 oleh Desa Bukan Hasil Musyawarah Melainkan Sepihak

Lampung Selatan tirasnusantara.com ,- Pengakuan Kepala Desa Pemanggilan Hasby Ibrahim pemotongan bantuan penyertaan BPNT sebesar 150 ribu per Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) sebanyak 181 KPM merupakan hasil keputusan musyawarah dan keiklasan KPM akhirnya mendapat bantahan dari beberapa warga penerima.

Menurut mereka tidak ada musyawarah seperti yang di sampaikan Hasby selaku kepala desa. Melain kan menurut mereka warga terkesan dipaksa untuk dipotong masing- masing 150 ribu.

Seperti yang disampaikan salah satu warga yang berinisial SS, mereka seharus nya menerima 500 ribu tetapi pada saat pengambilan bantuan di balai desa Pemanggilan minggu ( 30-09-2020 ) mereka menerima hanya 350 ribu.
“bohong itu mas, itu tidak ada musyawarah, hanya saja pada saat mengambil bantuan kami hanya menerima 350, yang 150 kata orang desa diambil untuk warga yang tidak dapat bantuan, jadi bukan musyawarah loh, tapi terkesan dipaksakan” jelas SS.

Sama hal nya yang disampaikan warga betunisial Mu, dirinya hanya pasrah ketika mengambil bantuan yang seharus nya 500 ribu tapi yang diterima hanya 350.

Demikian juga warga yang berinisial Wj sangat kaget ketika hanya menerima 350 ribu sementara dirinya harus menandatangani kertas bukti terima bantuan senilai 500 ribu.

Dalam berita sebelumnya dijelaskan Saiful selaku TKSK yang bertugas sebagai pengawal bantuan BPNT desa Pemanggilan agar tepat sasaran seakan tidak memberikan masukan ke pihak desa, dan terkesan tutup mata ketika pihak desa melakukan pemotongan 150 per KPM.

Dan dalam berita sebelumnya Hasby Ibrahin selaku kepala Desa Pemanggilan dengan gagah dan seakan tidak bersalah mengakui pemotongan bantuan dengan dalih untuk diberikan kepada warga yang tidak menerima bantuan.
Dengan alasan sudah dilakukan musyawarah dengan KPM.

Sementara Salahudin selaku ketua BPD ketika dihubungi media ini via seluler (04-09-2020) mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah penerimaan bantuan BPNT. 

Wah, saya ga tahu itu mas saya ga diajak musyawarah dan saya juga tidak pernah diberitahu pihak desa kegunaan dari bantuan masyarak yang dipotong tersebut” jelas Salahudin ( Red )