LSM PRL; CV. Ratu Barokah dan Dinas Sosial Pesibar Diduga Merampok BPNT

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Miliaran rupaih Bantuan Langsung Non Tunai ( BPNT ) masyarakat Pesisir Barat (Pesibar ) diduga dirampok oleh CV. Ratu Barokah selaku Suplayer dan Dinas Sosial Kabupaten Pesibar.

Hal ini akhirnya menbuat Ketua Umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung Angkat Bicara.

Sukardi, SH Sekretaris Jenderal ( Sekjen ) LSM PRL mendampingi Aminudin selaku ketua umum menyampaikan Kepada beberapa awak media di kantor mereka di jalan Dr. Warsito No 03 Teluk Betung Bandar Lampung 04/10.

Disampaikan Sukardi, SH hampir Empat miliar Bantuan BPNT setiap tahunnya diduga di rampok CV. Ratu Barokah bersama Dinas Sosial Pesibar.

Perhitungan penyimpangan BPNT tersebut menurut Sukardi dilihat dari jumlah beras yang diberikan hanya delapan kilo gram di tambah telur tujuh butir untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ).

Masih menurut Sukardi bila harga beras perkilo nya Rp. 9.000,- dan tujuh butir telor Rp. 11.000,- maka jumlahnya cuma Rp. 83.000 saja, jelas ada selisih Rp. 27.000,- dari satu KPM, itulah yang diduga di rampok oleh Suplayer CV. Ratu Barokah dan Dinas Sosial Pesibar dari jumlah yang seharusnya diterima sebesar Rp. 110.000,- / KPM.

Bila jumlah KPM Kabupaten Pesibar sebanyak 11.687 kk maka total yang tidak tersalur kepada KPM senilai RP. 315.594.000,- / bulan, bila dihitung dalam satu tahun mencapai Rp. 3.787.124.000,- ( tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah )

Menyikapi hal ini menurut Sukardi sebagai salah satu LSM yang pro aktif membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memberantas tindakan Korupsi maka akan segera mengambil sikap.

Sikam yang diambil menurut Sukardi yang pertama akan melaporkan CV. Ratu Barokah selaku suplayer dan Kepala Dinas Sosial Pesibar ke Kejaksaan Tinggi Lampung.

Selanjutnya LSM PRL dalam waktu dekat akan melakukan Aksi ( demo ) di Dinas Sosial Pesibar dan di Kejati Lampung apabila Suplayer dan Dinas Sosial Pesibar tidak mengembalikan BPNT yang di selewengkan kepada KPM.

“Sebagai LSM yang pro aktif mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, kami akan melaporkan CV. Ratu Barokah dan Kepala Dinas Sosial Pesibar ke Kejati Lampung dan akan melakukan aksi bila dalam waktu dekat mereka tidak mengembalikan penyimpangan BPNT kepada masyarakat” jelas Sukardi. (Amie/team)