LSM GMBI Akan Terus Kawal Adanya Dugaan Penyimpangan Oleh Pendamping PKH dan Ketua Kelompok Desa Suka Negara

LAMPUNG SELATAN tirasnusantara.com – Diduga salahgunakan wewenang pandamping beserta ketua kelompok PKH Desa Suka Negara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan bakal berbuntut panjang.

Pasalnya pendamping PKH yang berinisial NL dan beberapa ketua kelompok desa, didampingi oleh AD oknum anggota komisi lV DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang juga sebagai istri Kepala Desa Suka Negara, mendatangi Mapolsek Tanjung Bintang dengan maksud melaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kecamatan Tanjung bintang, beserta tiga oknum Wartawan media online dan TV (4/7).

Namun sesampainya di Mapolsek, dan bertemu dengan Waka Polsek beserta Kanit reskrim, laporan tersebut tidak diterima, dikarenakan tidak jelas pokok perkara apa yang akan dilaporkan.

Untuk diketahui bahwa pendamping, ketua kelompok dan oknum anggota DPRD Lampung selatan, akan melaporkan penyitaan ATM KPM PKH yang dilakukan oleh LSM GMBI dan para oknum Wartawan.

Akan tetapi pihak LSM GMBI dan oknum Wartawan ternyata tidak melakukan penyitaan terhadap buku rekening beserta Kartu ATM yang dimaksud, akan tetapi dengan suka rela diberikan oleh warga tanpa ada unsur paksaan.

“Kami selaku warga memberikan buku rekening beserta Kartu ATM berdasarkan Surat Kuasa kepada LSM GMBI dan beberapa wartawan, guna untuk mengurus permasalahan PKH yang selama satu Tahun lebih dari awal tahun 2019 sampai tahun 2020 KPM tidak menerima bantuan, “Terang Kasmin.

Terkait ada oknum yang merasa risih dengan persoalan ini, itu wajar-wajar saja. karna pihak LSM GMBI akan terus mengawal permasalahan ini sampai tuntas. “Paparnya.

Menyikapi persoalan yang serius ini, maka diadakan pertemuan di ruangan Kanit Reskrim yang dihadiri Ketua Korwil Kecamatan Kasmin, Ketua LSM Iwan dan sekretaris Andri basuki, AD oknum anggota DPRD, pendamping PKH Kecamatan NL, Empat ketua kelompok Desa Suka Negara, perwakilan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), juga disaksikan oleh beberapa media.

Hasil dari pertemuan itu ternyata pihak LSM GMBI tidak melakukan perampasan buku rekening beserta Kartu ATM milik KPM PKH, akan tetapi diberikan berdasarkan Surat Kuasa untuk mengurus permasalahan PKH yang selama satu tahun lebih dari awal tahun 2019 sampai tahun 2020 KPM tidak menerima bantuan.

Bahkan sangat ironis selama satu tahun lebih kartu ATM PKH tersebut dipegang oleh pendamping dan ketua kelompok.

“Sebaiknya persoalan ini dibicarakan dengan musyawarah mufakat saja, agar tidak ada pihak yang dirugikan, mau lapor juga kalau duduk persoalan yang akan dilaporkan buyar tidak bakalan juga bisa diproses, “Ujar Kanit.

“Jadi permasalahan ini akan terus kami pantau, serta melakukan investigasi, karena program PKH ini menyangkut hak masyarakat yang di berikan oleh pemerintah, “Tegas ketua GMBI.

Disaat yang bersamaan AD oknum anggota DPRD Lampung Selatan juga mengatakan bahwa permasalahan ini akan ditindak lanjutinya.

“Permasalahan ini akan saya tindak lanjuti akan saya bawa kekantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan bagian komisi lV, ini akan menjadi PR kami, saya juga akan melaporkan kepihak Dinas Sosial.

“Saya sebagai wakil rakyat meminta maaf kepada pihak LSM GMBI dan semua wartawan beserta warga terkait permasalahan ini, saya sebagai wakil rakyat tidak akan membela orang yang salah. “Tutupnya. (Yanti/red)