KOPERASI PT.TELUK BERINGIN JAYA DIDUGA TIDAK MENGANTONGI IZIN PENGELOLAAN HTR  DI WILAYAH HPT PEKON SUKA NEGERI BANGKUNAT

Pesisir barat Tirasnusantara.com,-Diduga koprasi PT.teluk beringin jaya, tidak mengantongi izin pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR) atas lokasi seluas 170 (seratus tujuh puluh)hektar,di wilayah Hutan produksi terbatas (HPT) pekon/desa suka negeri bangkunat.
Pasalnya,selasa 17 desember 2019
salah satu tokoh masyarakat yang ber inisial “IDI” kepada media tirasnusantara.com, memberikan keterangan terkait perizinan koprasi teluk beringin jaya atas pengelolaan hutan tanaman rakyat(HTR) yang ada di wilayah pekon/desa suka negeri bangkunat.
Berikut tutur IDI,

“Begini pak,terkait izin pengelolaan HTR oleh teluk beringin jaya seluas 170 Hektar di wilayah suka negeri bangkunat,benar pernah di usulkan oleh pak ABU BAKAR SUTANTO kepada bupati lampung barat tanggal 28 April 2011,tapi saya tau betul,surat usulan pak abu tidak pernah mendapat rekomendasi dari pak bupati.
Pak bupati tidak pernah mengeluarkan/menerbitkan surat itu (izin pengelolaan HTR) kepada teluk beringin jaya.
Jadi selama ini aktifitas pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR) oleh PT.teluk beringin jaya di wilayah hutan produksi terbatas (HPT)ilegal pungkas IDI.

Masih keterangan IDI,
“Selama ini setiap siapa pun yang menanyakan izin terkait pengelolaan HTR seluas 170 hektar tersebut,perusahaan PT.teluk beringin jaya
Selalu menunjuk kan surat usulan pengelolaan hutan tanaman rakyat kepada bupati,dan tidak pernah menunjuk kan legalitas yang sah atas pengelolaan tanah tersebut.
Untuk itu saya (IDI),mengatas namai masyarakat bangkunat meminta kepada dinas terkait,agar segera mengembalikan atas tanah yang di kleam oleh PT.teluk beringin jaya ke seperti semula dan masyarakat bangkunat sebagai pemanfaat atas pengelolaan hutan tanaman rakyat (HTR) itu sendiri, tutup IDI .

sampai berita ini di terbitkan,pihak PT.teluk beringin jaya,belum bisa di hubungi.
(Mus/team)