Ketua FKDT Kabupaten Kampar Sebut Kasi Pendidikan Diniyah dan Pontren Mengatasnamakan Kemenag Kampar Diduga Berlindung Dibalik MK2MDT

Kampar, tirasnusantara.com – Jelang ujian semester ganjil dan ujian akhir Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) T.P 2021/2022, Kementrian Agama Kabupaten Kampar mengeluarkan surat penyampaian hasil rapat yang digelar pada Selasa (05/10/21) lalu.

Adapun penyampaian hasil rapat dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tersebut sebagai berikut.

1. Ujian semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember s/d 11 Desember 2021.

2. Pembagian rapor dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021.

3. Libur semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 dimulai dari tanggal 20 Desember 2021 s/d 3 Januari 2022.

4. Rekap peserta ujian semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 per MDTA atau per Kecamatan paling lambat dikirim tanggal 11 Oktober 2021 melalui WA saudara Miswansyah, HP/WA 085265904141.

5. Penambahan atau pengurangan peserta ujian semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 lewat dari tanggal yang telah ditetapkan menjadi tanggungjawab Kepala MDTA atau MK2MDT Kecamatan.

6. Biaya ujian semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 sebesar Rp. 8.000, (Delapan Ribu) per Siswa.

7. Biaya ujian dapat disetor kepada Bendahara kepanitian ujian semester ganjil kelas 1,2,3 dan 4 saudara Dahrizal, SE, HP/WA 082171705810.

8. Awal semester genap pada MDTA TP. 2021/2022 tanggal 4 Januari 2021.

Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian Agama Kabupaten Kampar, Drs. Muhammad Yamin yang menandatangani surat penyampaian hasil rapat tersebut ketika akan dikonfirmasi oleh awak media di ruang kerjanya dengan arogan ia meminta Id Card wartawan untuk di photo Copy.

Setelah Id Card Wartawan diphoto copy oleh Drs. Muhammad Yamin, barulah ia mau dikonfirmasi oleh awak media terkait surat hasil rapat tersebut.

“Bapak salah baca, ini bukan surat edaran. Ini namanya surat biasa, penyampaian hasil rapat pengurus MK2MDT bersama Kemenag. Jadi sifatnya saya hanya menyampaikan hasil rapat,” katanya. Jum’at, (12/11/21).

“Ujian itu ada panitianya dari MK2MDT, dibentuk panitia dan ditetapkan oleh penitia itu. Kami ini hanya menyampaikan hasil rapat. Jadi kalau kami tidak menyampaikan hasil rapat, siapa lagi yang menyampaikan? Tidak mungkin orang lain kan? Ini bukan surat edaran, ini surat biasa menyampaikan hasil rapat MK2MDT Kabupaten Kampar,” cetusnya.

 

Ketika disinggung oleh awak media mengenai kop surat penyampaian hasil rapat tersebut dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Drs. Muhammad Yamin mengatakan dengan nada arogan.

“Dari mana bapak tahu? Kalimat bapak itu salah, yang mengurus MDTA itu Kemenag. Apapun urusan tantang MDTA itu kami yang nguruskan suratnya. Tidak mungkin orang lain yang membuat surat ujian MDTA, kamilah yang buat. Kalau secara aturan, aturan yang mana,” ucap Drs. Muhammad Yamin dengan nada arogannya kepada awak media.

Lebih lanjut awak media menyinggung apa tugas MDTA dan apa tugas Kemenag.

“Kalau bapak tidak tahu, tanya dulu. Kami itu membina MDTA, jadi apapun tentang MDTA kami yang membuat. Biaya ujian bukan kami yang menetapkan, kami hanya menyampaikan berita. Ini kami rapat, diundang dan dokumen ada disini semua. Kalau secara aturan, aturan siapa lagi itu? Memang kami yang mengelola MDTA. Kalau kami tidak membuat malah salah tidak kami atur ini. Yang mengelola, mengatur, mengkordinasikan MDTA itu adalah Kemenag. Mengenai apapun, mulai dari proses belajar sampai sarana prasana, ujian dan semuanya. Sesuai dengan peraturan pemerintah,” tutur Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemeterian Agama Kabupaten Kampar.

 

Di tempat terpisah, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kabupaten Kampar, Samsul Hidayat, S.Pd menanggapi apa yang disampaikan oleh Kasi Pendidikan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Kampar. Melalui pesan WhatsAppnya menyampaikan, selama MDTA berdiri sampai sekarang belum pernah Kemenag menyelenggarakan ujian MDTA.

 

“Karena MDTA itu adalah sekolah non formal, penyelenggara MDTA itu adalah masyarakat, bukan Kemenag. Sebab di dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 menerangkan, bahwa Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan. Seandainya masyarakat ada penyelewengan dalam penyelenggaraan pembelajaran di MDTA itu sendiri, kami sangat menyayangkan bahwa Pak Kasi membuat surat hasil rapat yang bertuliskan biaya ujian siswa pakai kop Kemenag. Ini sangat menyalahi UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pungli, karena instasi pemerintah tidak boleh mungut biaya ke masyarakat,” tegas Samsul Hidayat. Selasa, (17/11/21).

 

“Kemudian perlu juga saya sampaikan ada apa ngotot sekali pak Kasi memaksakan ujian harus ikut Kemenag? Seharusnya Pak Kasi membina dan menyerahkan ujian ke MDTA masing – masing, sekarang ini ketahuan betul Pak Kasi mengatasnamakan Kemenag berlindung di balik MK2MDT yang di SK kan oleh Kemenag itu sendiri. Ini namanya mencari keuntungan, karena Pak Kasi semuanya yang mengatur. Inikan menjelekan nama Kemenag, apalagi Pak Kasi mengancam bagi MDTA yang tidak ikut ujian melalui MK2 MDT maka dianggap tidak ikut Kemenag dan akan cabut izin Operasional MDTA nya. Ini sangat bertentangan sekali sekolah masyarakat mau diproyek kan juga. Perlu diketahui Kementerian Agama Kab / Kota se Propinsi Riau tidak ada yang ikut campur memaksa MDTA ujian ikut Kemenag hanya di Kampar inilah baru terjadi,” terangnya.

 

“Saya sangat menyayangkan bukan membina, tapi urusan ujian yang dipaksakan. Coba turun ke MDTA se-Kabupaten Kampar ini buat pembinaan melalui pelatihan pembelajaran dan berikan pembinaan. Bagaimana cara mengelola MDTA dengan baik. Ini baru benar, ngga usah benci dengan FKDT. Tapi harus berikan pembinaan yang baik. Sejak 2 tahun ini pak Kasi menjabat sudah banyak permasalahan di MDTA. Seperti di tahun 2020 dicoretnya guru aktif yang lama mengajar di MDTA sebanyak 57 orang dari penerima insentif Pemda Kampar. Selanjutnya di tahun 2021 ini, dicoret lagi lebih kurang 257 orang guru MDTA dari daftar penerima insentif Pemda Kampar. Kemudian untuk tahun 2022 akan dicoret lagi melalui sistem rombel. Lebih lanjut, masalah ijazah yang mempersulit kepala MDTA. Ketidaktahuan kepala MDTA dikarenakan tidak ikut ujian di Kemenag,
Jadi banyak laporan dari Kepala dan guru MDTA bahwa pak Kasi tidak mempertimbangkan mencoret nama guru dan tidak ada koordinasi dengan Kepala MDTA dulu. Kalau memang gurunya harus dicoret namanya dari daftar penerima insentif Pemda Kampar,” ujar Ketua FKDT Kabupaten Kampar.

 

Sumber : medianasional.id