Kesatun Perjuangan Rakyat Respon Aksi 24 September 2019 Diberbagai Daerah

Bandar Lampung tirasnusantara.com,-Krisis Demokrasi Untuk Rakyat Indonesia dalam pembangunan suatu Negara,komponen yang utama dalam menjalankan aktivitas bernegara yaitu terbukanya ruang demokrasi. Secara pengertian demokrasi adalah bentuk keterbukaan seluas-luasnya dalam menyampaikan hak berpendapat, bersuara, berorganisasi yang kepentingannya dari rakyat dan untuk rakyat. Namun situasi demokrasi di republik Indonesia telah di kebiri oleh rezim hari ini yang berkuasa. Jika mengacu pada aturan yang berlaku ruang demokrasi telah di lindungi oleh uud 1945 pasal 28 ayat E yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat. Selain itu untuk memperkuat posisi rakyat Indonesia dalam menjalankan ruang demokrasi UU No 9 tahun 1998 telah mengatur tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Namun secara praktek pada hari ini pemerintah tidak mencerminkan peraturan yang di tetapkan oleh mereka sendiri.

Hal ini kemudian bisa dilihat bagai mana Pemerintahan hari ini yang mengeluarkan kebijakan dari merevisi beberapa UU tidak melibatkan rakyat dan berpotensi menyudutkan ruang demokrasi terhadap rakyat ketika menyampaikan hak berserikat, bersuara dan berpendapat maka rakyat akan selalu dihadapkan dengan perangkat keras yang di antaranya :
1. Pengesahan Revisi UU KPK
Secara gambaran UU KPK yang sebelumnya masih berstatus revisi ternyata Dewan Perwakilan Rakyat secara diam-diam mengesahkannya menjadi undang-undang dan rakyat hanya di berikan hasil dari pengesahan UU KPK. Jika dikritisi beberapa pasal mengandung untuk melindungi para koruptor misalnya seperti pasal 3 yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas kpk pihak eksekutif diberikan wewenangan penuh,namun secara praktek pihak yang sering melakukan korupsi ialah pejabat daerah dan beberapa pejabat Nasional. Hal ini kemudian menjadi kontrifersi bagi rakyat, bagaimana mungkin KPK akan Independent kalau pihak eksekutif yang menjadi tim pelaksana ? ini lah yang bisa di lihat bahwa ruang demokrasi hanya di miliki oleh yang berkuasa hari ini.
2. Rancangan UU Ketenagakerjaan
Selanjutnya Pemerintahan hari ini berkuasa akan mulai mencoba merevisi UU ketenagakerjaan isiannya lebih cenderung berpihak ke pengusaha namun tidak pernah melihat dari kesejahteraan buruh ini Indonesia. Hal ini kemudian bisa di lihat dari beberapa isian reviisi uu ketenagakerjaan seperti pemberian pesangon, upah minimum, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau sistem kontrak atas dasar usulan asosiasi pengusaha Indonesia (apindo) namun tidak melibatkan unsur buruh. Yang bisa di lihat ialah nilai demokrasi hanya di miliki oleh mereka yang memiliki uang saja.
3. Rancangan UU KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Menuju transisi di Pemerintahan Presiden Jokowi wacana untuk mengubah beberapa regulasi mulai rancangkan dari uu kpk yang telah disahkan dan revisi uu ketenagakerjaan yang masih diperdebatkan ada rancangan undang-undang KUHP, sampai hari ini menjadi polemik di masyarakat.hal ini kemudian bisa dilihat bagaiaman beberapa isian pasal rancangan UU KUHP yaitu pasal 167 tentang makar, pasal 440-449 tentang pengaturan tindak pidana penghinaan, pasal 218-220 tentang penghinaan Presiden dan wakil Presiden, pasal 240-241 soal penghinaan Pemerintah yang sah, dan pasal 353-354 soal penghinaan kekuasaan umum atau lembaga Negara. Jikalau membaca isiannya uu kuhp seperti antikritik terhadap Pemerintahan yang menciderai nilai-nilai demokrasi.
4. Rancangan UU Pertanahan
Tidak selesai di dua UU yang akan di revisi namun revisi uu ketanahan mulai dibahas agar segera di sahka. Secara isian revisi uu ketanahan itu seperti panggang yang jauh dari api hal ini kemudian bisa di lihat dari beberapa isiannya yaitu pasal 89 berupa ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat yang mempertahankan tanahnya dari penggusuran, pasal 94 yang berbunyi setiap orang atau kelompok yang mengakibatkan sengketa lahan akan dipidana paling lama 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp15 miliar. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa revisi uu ketanahan ini hanya sebatas kepentingan para investor namun mengkebiri rakyat Indonesia yang mempertahankan tanahnya dan Demokrasi hanya milik para investor.
5. Kriminalisasi gerakan rakyat
Semenjak revisi UU berbagai bidang yang tidak pro terhadap rakyat, perlawanan dari beberapa daerah sampai di Nasional mulai mendapat tanggapan serius dari segala elemen gerakan rakyat. Namun pemerintahan hari ini menjawab itu semua dengan bentuk represifitas melalui perangkat keras Negara. Hal ini kemudian bisa di lihat dari beberapa represifitas yang di lakukan oleh aparatur Negara antara lain :
a. Penolakan revisi UU ketenagakerjaan pada bulan agustus yang dilakukan oleh buruh mengalami tindakan repreisif apratur Negara bahkan delegasi serikat buruh yang mencoba berkumpul untuk melakukan aksi di Jakarta mereka mendapatkan hadangan aparatur Negara yang lebih mirisnya lagi beberapa elemen buruh dan mahasiswa yang akan terlibat aksi di tangkapi dan di introgasi oleh pihak aparatur Negara. Hal ini membuktikan jika ruang Demokrasi sangatlah tertutup bagi Rakyat Indonesia.
b. Penolakan uu kpk, revisi uu kuhp ketanahan yang di lakukan oleh elmen gerakan rakyat yang mayoritas di dominasi oleh mahasiswa ternyata represif aparatur negara terulang kembali. Hampir di beberapa daerah seperti Medan, Makasar, Jakarta, Lampung,  solo dan beberapa daerah dihadapkan aparatur Negara tanpa segan memberagus dan membungkam suara dari rakyat yang sebenarnya ingin memperbaiki situasi Negara yang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan yang lebih ngerinya lagi mahasiswa bersama rakyat di hadapkan dengan pemukulan, penyemprotan whoter canon, gas air mata dan lebih mirisnya lagi penangkapan mahasiswa yang habis di represif oleh pihak aparatur negara.

Bahwa dengan situasi saat inilah memperlihatkan bahwa Negara telah gagal membuka ruang demokrasi bagi rakyat Indonesia. Rakyat hanya disajikan kebijakan yang perumusannya tertutup, aspirasi seluruh tidak di serap secara utuh. Maka dari itu kami dari kesatuan perjuangan rakyat menyatakan sikap :
1. Cabut semua UU yang mengancam ruang demokrasi, potenasi ekonomi dan upaya pemberantasan korupsi.
2. Bebaskan tanpa syarat 109 massa aksi di makassar, 53 orang massa aksi yang di tahan oleh polisi di gedung DPRD Sumatra Utara, dan beberapa daerah lainnya.
3. Negara harus bertanggung jawab serta menindak tegas aparatur negara yang mengkriminalisasi gerakan rakyat yang mengkritik perubahan dan pembuatan UU.
4. Berikan ruang demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat indonesia.
5. Mengajak kepada seluruh rakyat untuk tetap mengawal upaya pengembosan demokrasi.
6. Menyerukan kepada semua struktur Organisasi KPR di tiap daerah untuk terus membangun berkonsulidasi dan persatuan dengan mahasiswa dan rakyat pekerja untuk kembali turun kejalan sampai UU yang tidak pro rakyat dicabut.( Amin )

Sumber :Badan Pekerja Nasional
Kesatuan Perjuangan Rakyat
(BPN-KPR)

Jakarta, 25 September 2019