Kepsek SMPN.7 Krui Diduga Lakukan Pungli dan Pecat Peserta Didik Secara Sepihak

KRUI tirasnusantara.com – Dua peserta didik di SMPN.7 Krui dikeluarkan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) dengan alasan keduanya melakukan pencurian disekolah.
“K” selaku orang tua kepada team tirasnusantara.com mengatakan, dengan dikeluarkannya kedua peserta didik tersebut oleh bapak M. Nairi Kepala Sekolah SMPN.7 Krui merupakan langkah sepihak tanpa mempertimbangkan azaz keadilan.
“Kami selaku orang rua merasakan dengan dikeluarkannya kedua anak kami tersebut oleh bapak M. Nairi Kepala Sekolah SMPN.7 Krui merupakan langkah sepihak tanpa mempertimbangkan azaz keadilan, karena menurut kami persoalan ini masih bisa dibina agar kedepan menjadi lebih baik.
Dengan penuh kesadaran kami sebagai orang tua juga sudah meminta maaf dan menyatakan bertanggung jawab atas persoalan yang sudah dilakukan anak kami tersebut jika memang dianggap merugikan.
Atas kejadian tersebut juga kami sudah memenuhi ketentuan denda sebesar Rp 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditetapkan oleh pihak sekolah, dengan tuduhan anak kami mencuri telepon genggam (HP) disekolah.
Oleh karena itu kami sangat berharap anak kami tersebut dapat dididik dengan baik serta diawasi secara seksama oleh pihak sekolah, jika ada persoalan jangan langsung memvonis begitu saja, melainkan diselesaikan secara musyawarah dan melalui prosedur yang berlaku. “Pintanya.
Edo Lesmana Ketua Divisi Advokasi mendamping Muhammad Suroso selaku plt. Ketua Korwil FPII Kabupaten Pesisir Barat mengatakan, dalam persoalan ini kami merasa kecewa terhadap tindakan sekolah yang telah melakukan pemecatan terhadap kedua peserta didiknya.
“Jujur dalam persoalan ini kami merasa kecewa terhadap tindakan sekolah yang telah melakukan pemecatan terhadap kedua peserta didiknya. Meskipun perbuatan keduanya itu memang salah, namun apakah kesalahan yang mereka lakukan harus dibeli dengan pemberhentian secara sepihak.
Pihak sekolah jangan merasa bersih dan lepas dari tanggung jawab, secara tidak langsung itulah kelalaian dalam pengawasan terhadap siswa didiknya, karena bukan hanya orang tua saja yang harus bertanggung jawab atas prilaku anak didik, tetapi sekolah yang sudah mendapatkan amanah dari orang tua mesti mengevaluasi kinerjanya, apakah sudah sesuai standar pendidikan atau belum.
Pengambilan denda merupakan Pungutan Liar (Pungli), karena perbuatan itu tidak ada dasar hukumnya, Kepala Sekolah wajib bertanggung jawab, kami dari Korwil FPII Kabupaten Pesisir Barat akan kawal terus persoalan ini. Ingat program wajib belajar itu bukan hanya selogan, artinya anak-anak punya hak akan hal tersebut. “Tegasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak sekolah SMPN.7 krui belum bisa dikonfirmasi. (Mus/Fendi/team)