Kepala Kampung Karang Sari diduga Mark Up Bangunan Drainase Yang Syrat Dengan Korupsi

LAMPUNG TENGAH tirasnusantara.com – Dengan penuh antusias warga Kampung Karang Sari berbondong bondong mengecek langsung fisik bangunan drainase di kampungnya guna memastikan kondisi bangunan yang di duga di mark up dan syarat dengan korupsi selasa (03/03/2020).

Warga benar benar kecewa dengan fisik bangunan drainase tersebut di duga karena di kerjakan asal jadi, sebab kalau dilihat secara kasat mata adukan semen dan pasirnya serta penataan batu tidak sesuai dengan SOP ( standar oprasional pekerjaan).

seperti penuturan dari salah satu pekerja berinisial (P) yang tidak mau di sebutkan namanya mengatakan adukan semen yang seharusnya empat lori satu sak semen,itu di bikin lima lori satu sak semen dan itu ada yang mengarah kan inisialnya (w) katanya.

Di tempat kolakasi salah satu warga inisial (K) yang enggan disebutkan namanya juga kepada Media ini menuturkan bahwa,

“saya sebagai warga Kampung Karang sari benar- benar kecewa atas fisik bangunan drainase ini serta kurang tranparansinya penggunaan anggaran oleh Darto selaku Kepala Kampung tentunya saya berharab dugaan mark up yang penuh dengan syarat korupsi ini dapat di proses oleh pihak – pihak yang terkait dan di proses dengan hukum yang berlaku,dengan segera saya berharab penegak hukum dapat segera menidak lanjuti peraolan ini,”ujarnya.

Waktu di konfirmasi Darto Kepala Kampung Karang Sari oleh beberapa media mengatakan”sudah sesuai SOP (standar oprasional pekerjaan) dalam pengerjaanya” ucapnya.

Waktu ditanya berapa anggaran yang di pakai buat pembangunan, Darto Kepala Kampung Karang Sari pun mengelak tidak tau, seperti ada yang di tutupi olehnya.

“Masa seorang kepala kampung tidak tau anggaran yang di keluarkan buat pembangunan dikampungnya itu sangatlah tidak mungkin”tukasnya.

Apabila nanti terbukti Darto Kepala Kampung Sari dengan sengaja menutupi penggunaan anggaran kepada publik itu jelas melanggar Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik ) pasal 52 dan dapat di pidana. (FPII/team)