Kepala Dinas PMD Kampar Minta Pendataan Penerima BLT-DD Pulau Jambu Kuok Tepat Sasaran

Kampar, tirasnusantara.com – Terkait adanya informasi dugaan pemotongan dan tidak tepat sasaran dana BLT-DD dari salah seorang warga Desa Pulau Jambu, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, kepada awak media pada hari Kamis kemarin, ( 28/05/20).

 

Akhirnya awak media mendatangi kantor Dinas PMD Kabupaten Kampar untuk meminta tanggapan dan tindaklanjut dari Kepala Dinas.

 

Menurut Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Ferbrinaldi, ketika dikonfirmasi oleh awak media diruangan kerjanya mengatakan, itu tadi Kepala Desa Pulau Jambu dan Ketua BPD, serta dengan beberapa Kepala Dusun melaporkan terkait permasalahan yang muncul.

 

“Kami sudah jelaskan tadi, bahwa terkait dengan BLT-DD ini. Mulai dari pendataan, penganggaran, penyaluran dan pelaporan itu sudah diatur dalam regulasi. Baik yang diatur oleh Kementrian Keuangan, Kementrian Desa melalui Permendes nomor 6 tahun 2020, termasuk juga surat Bupati Kampar tanggal 5 Mei 2020. Terkait penegasan teknis penyaluran BLT-DD,” jelas Febrinaldi.

 

Lebih lanjut ditambahkan Kadis PMD Kabupaten Kampar, BLT-DD itu sudah jelas, bahwa penerimaannya itu adalah Kepala Keluarga ( KK)/ bulan sebesar Rp. 600.000. Kalau kita bahas mulai daripada pendataan, pendataannya itu berbasis di RT dan RW dilakukan oleh relawan desa. Kemudian data itu dibahas di Musyawarah Desa ( Musdesus) guna memastikan, bahwa penerima BLT-DD ini memang sudah sesuai dengan kriteria.

 

“Apa kriteria yang ditetapkan, bahwa dia tidak boleh menerima bantuan sosial dari pusat lainnya. Seperti BBNT, PKH dan BST dari Kemensos, serta kartu pra kerja. Tadi sudah saya jelaskan kepada Kepala Desa Jambu dan Ketua BPD secara panjang lebar, mulai daripada regulasi sampai kepada persoalan – persoalan lainnya,” terang Kadis PMD Kabupaten Kampar lagi.

 

Kemudian dikatakan Febrinaldi, jadi menjawab pertanyaan yang pertama, bahwa saya sudah sampaikan BLT-DD itu /KK nya sebanyak Rp. 600.000, jadi tidak diperkenankan untuk diambil kebijakan diluar regulasi. Yang kedua terkait dengan adanya dugaan – dugaan penerima yang tidak berhak menerima, saya sudah sampaikan tadi dan mereka juga mengakui ada kelemahan di pandataan ditingkat RT/RW. Sehingga pada saat musyawarah desa Perkades yang dihasilkan itu ada yang tidak berhak menerima, dan ada yang lebih berhak.

 

“Makanya saya sampaikan, bahwa itu harus di revisi dan dikaji ulang. Yang tidak berhak menerima tentu harus dikeluarkan dari penerima BLT, dan yang berhak menerima tentu juga harus masuk didalam penerima BLT tersebut,” imbuh Febrinaldi.

 

Selanjutnya Kadis PMD Kabupaten mengatakan, itu saya minta kepada mereka melakukan kajian pendataan kembali, kemudian dilakukan Musdessus untuk diluruskan sesuai dengan regulasi.

 

Terkait adanya perangkat desa yang menerima, kalau tadi dilaporkan tidak ada perangkat. Tetapi mungkin kalau ada RT dan RW saya jelaskan, bahwa penerima itu basisnya 3 hal. Yaitu adalah kehilangan mata pencarian, belum terdata, serta memiliki keluarga rentan penyakit kronis,” ucapnya.

 

Sementara itu, jadi inilah menjadi basis tadi, bukan dilihat daripada profesinya. RT dan RW itu dia bukan perangkat desa, tetapi adalah anggota lembaga kemasyarakatan desa. Dia hanya menerima insetif sebesar RP. 250.000, sepanjang dia memenuhi kriteria yang tiga tadi. Dia tidak lagi memiliki mata pencarian lain, dan dia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

 

Selain pelaporan ini, tadi sudah saya tegaskan kepada Kepala Desa Pulau Jambu dan Ketua BPD, agar kembali meluruskan persoalan – persoalan yang laporan masyarakat itu dilakukan pengkajian kembali dilibatkan lagi RT/RW yang mendata untuk dikaji ulang terhadap penerima – penerima BLT ini mana yang tidak berhak dan mana lebih berhak,” pinta Kadis PMD Kabupaten Kampar.

 

Terakhir Ia sudah menegaskan tadi untuk diluruskan, agar tentunya regulasi terpenuhi pemberian BLT dan Itu sudah cukup jelas. Jika ada yang dilanggar oleh pemerintahan desa tersebut, sekarang regulasi sudah ada. Nanti akan dilakukan audit, artinya tentu nanti temuan – temuan itu akan menjadi hasil yang dilakukan pengawas.

 

Karena dalam hal ini adalah Dinas Inspektorat, nanti rekomondasinya tentu Inspektorat yang akan merekomkan. Sebab ada regulasi yang dilanggar,” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar. ( Rilis / Zul).