Kelapa Dinas Sosial Yulizar “lempar bola” ke Kantor Bpjs pesawaran terkait pemblokiran kartu bpjs gratis warga miskin

Pesawaran Tirasnusantara.com,- terkait pemberitaan Mat Alwi Warga Desa Mat Alwi Warga Desa Gunung Sari kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran yang menderita penyakit batu ginjal, dan harus dirawat dirumah sakit RSUD kabupaten Pesawaran, kecewa karna kartu Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ( BPJS ) gratis dari Pemerintah Pesawaran diblokir tanpa ada pemberitahuan oleh Dinas terkait.

“pas mau keluar dari rumah sakit untuk pulang istri pasien Marliyana kaget kartu BPJS nya kok tiba tiba diblokir , untuk beli beras saja kami susah mas, apa lagi suruh bayar uang berobat kerumah sakit, dari mana kami uang, kami kan taunya kartu ini gratis ini kok tiba – tiba terblokir dan disuruh bayar. keluh istri Mat Alwi

Harapan saya kepada Bupati Pesawaran agar peduli kepada warga kecil dan miskin seperti kami ini, supaya tidak terjadi korban berikutnya lagi, saya sangat – sangat berharap Bupati menindak tegas yang melakukan tindakan semena – mena khususnya masyarakat yang miskin seperti kami ini, harap Marliyana Senin, (03/02/2020)

kalau Dinas Sosial hanya memegang data – datanya saja, kalau untuk pemblokiran kami tidak punya kewenangan tentang pemblokiran, coba cek langsung kekantor bpjs kabupaten pesawaran karna mereka yang punya kewenangan,” ungkap Yulizar

Data dari Mat Alwi, ada datanya disini, tapi tidak terima program apapun disini, Dinas kesehatan pun tidak bisa memblokir kartu bpjs gratis ini, apa salah dia diblokir, jadi pemblokiran itu bukan dari dinas sosial maupun dari dinas kesehatan kabupaten pesawaran. Senin (10/02/2020). Terang Yulizar

“Lanjutnya, coba dicek dulu apakah data ini keluar waktu jaman Pileg (pemilihan legislatif) 2019, karna bpjs ini keluar gila – gilaan waktu jaman Pileg 2019 coba cek dulu yang bener kalau dia masuk data ini, kalau dia dapat program pasti ada datanya disini jika dia diberhentikan atau diblokir,” tutup Yulizar

Sementara kepala kantor bpjs kabupaten pesawaran M. Erwin Yulezar mengatakan, kami dari pihak bpjs terkait penambahan atau pengurangan itu selalu ada kordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten pesawaran, karna yang punya anggaran jamkesda (jaminan kesehatan daerah) itu dinas kesehatan. Senin Selasa (11/02/2020) Terang Erwin

“Kami hanya menerima usulan baik dari penambahan ataupun pengurangan, pada saat ini kami menerima usulan pengurangan dari dinas kesehatan kabupaten pesawaran, na dari pengurangan – pengurangan ini kami tidak tau siapa – siapa saja yang dikurangi kami tidak ikut campur mana – mana yang mau dikurangi itu terserah mereka karna mereka yang punya anggaran, ya seperti apa dan ada apa kami gak mau tau,” jelasnya

Lajut Erwin, ya kalau pemblokiran ini dilemparkan kepada kami ya kami keberatan, karna kami disini hanya menerima usulan, baik dari penambahan ataupun pengurangan, ya seharusnya yang punya data warga miskin itu dinas sosial, cuma dinas sosialkan kekurangan orang untuk kerja dibawah, setau saya hanya ada satu TKSK ( Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan ), disetiap kecamatan, beber Erwin

“Ini yang dinonaktifkan sekitar delapan ribu jiwa pemilik kartu bpjs gratis, dari sekitar lima belas ribu jiwa pemilik kartu bpjs, harapan saya ya kepada dinas sosial seharusnya kordinasi dulu kepada dinas kesehatan bagaimana seharusnya,” tutup Erwin

(Zl/red)