Kebebasan Pers Vs Kepentingan Politik

Jenis tulisan : Opini

Aminudin : Ketua FPII Setwil Lampung

Sumber Opini disadur dari DW ( Jurnalis News )

Lampung Tirasnusantara.com,-Tanggal 3 Mei nanti dunia merayakan hari kebebasan pers internasional. Walaupun sebenarnya belum banyak alasan untuk membuat perayaan. Opini pemimpin redaksi DW, *Ines Pohl*
Pemberangusan, penghancuran secara ekonomi dan pemenjaraan jurnalis, itulah pola-pola tradisional negara represif yang mencoba membungkam pers dan mengekang kebebasan berpendapat.

Tapi sekarang ada bahaya lain, yang tidak mudah terlihat, terutama didukung struktur viral jaringan internet. Orang-orang, dan makin sering juga mesin-mesin, menyebarkan kabar bohong, rekaman video atau foto yang difabrikasi atau sengaja dipalsukan, dengan tujuan untuk memanipulasi.

Kampanye desinformasi lewat media sosial, fitnah dan penyebaran ancaman, sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Yang berada di belakang kegiatan itu makin sering bukan orang biasa, melainkan tenaga ahli teknologi dan komunikasi. Selain itu ada kecenderungan beberapa negara yang mencoba memblokir dan menyensor internet dan memasang jaringan dalam negerinya sendiri. Itu misalnya bisa diamati di Iran, Cina, belakangan juga di Rusia dan Turki.

Jawabannya hanya satu :
Warga harus belaja r membedakan kabar bohong dari berita yang menyampaikan fakta. Kompetensi ini harus menjadi bagian dari pelajaran di sekolah. Tidak hanya anak sekolah, orang-orang dewasa juga harus punya kompetensi media, karena mereka harus memahami, bahwa kecenderungan ini tidak hanya mengancam kebebasan pers, melainkan juga pada akhirnya kebebasan pribadi mereka sendiri. Di “ruang-ruang yang bersifat pribadi, orang harus punya kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa harus takut ada represi dan penindakan.

Kewajiban dan tanggung jawab politisi
Politisi dari negara demokrasi di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba mendatangi dan memuji Cina. Bahwa di negara ini kebebasan pers sudah lama ditindas dan berita-berita independen diblokir, termasuk pemberitaan DW, tidak menjadi tema penting lagi. Wakil-wakil kalangan ekonomi tentu lebih memikirkan bisnis mereka ketimbang situasi hak asasi.

Juga di Iran yang jadi tema utama adalah kerjasama ekonomi, bukan nasib lebih 20 jurnalis yang ditahan dan disiksa di rumah tahanan dan tempat penyekapan milik Garda Revolusi Iran.

Di Bangladesh dan Pakistan, para Blogger bisa kehilangan nyawa, kalau mereka menulis seusatu yang kritis tentang radikalisme yang makin meluas di negaranya. Hampir tidak ada dukungan bagi mereka dari luar negeri. Dunia merayakan Putra Mahkota Arab Saudi, karena ia mengijinkan perempuan sekarang mendapat surat ijin mengemudi kendaraan, sementara hampir tidak ada yang peduli, bahwa Blogger Raif Badawi masih mendekam di penjara Arab Saudi.

Kekhawatiran bahwa gerakan radikal Islam membatasi kebebasan pers hampir sulit dibuktikan. Kebanyakan penindasan yang terjadi terhadap awak media di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dilakukan oleh pemerintah, bukan ormas atau masyarakat, kecuali di kawasan konflik seperti Irak, Suriah atau Libya. Berikut peringkat kebebasan pers sejumlah negara muslim terbesar.

Wartawan di Afghanistan memiliki banyak musuh, selain Taliban yang gemar membidik awak media sebagai sasaran serangan, pemerintah daerah dan aparat keamanan juga sering dilaporkan menggunakan tindak kekerasan terhadap jurnalis, tulis RSF. Namun begitu posisi Afghanistan tetap lebih baik ketimbang banyak negara berpenduduk mayoritas muslim lain.

Intimidasi dan tindak kekerasan terhadap wartawan dilaporkan terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Terutama kelompok radikal seperti FPI dan GNPF-MUI tercatat terlibat dalam aksi pemukulan atau penangkapan terhadap awak media. Namun begitu kaum radikal bukan dianggap ancaman terbesar kebebasan pers di Indonesia, melainkan militer dan polisi yang aktif mengawasi pemberitaan di Papua.

Wartawan di Pakistan termasuk yang paling bebas di Asia, tapi kerap menjadi sasaran serangan kelompok radikal, organisasi Islam dan dinas intelijen, tulis Reporters sans frontières. Sejak 1990 sudah sebanyak 2,297 awak media yang tewas. April silam, Mashal Khan, seorang wartawan mahasiswa tewas dianiaya rekan sekampus lantaran dianggap menistakan agama.

Undang-undang Percetakan dan Penerbitan Malaysia memaksa media mengajukan perpanjangan izin terbit setiap tahun kepada pemerintah. Regulasi tersebut digunakan oleh pemerintahan Najib Razak untuk membungkam media yang kritis terhadap pemerintah dan aktif melaporkan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Selain itu UU Anti Penghasutan juga dianggap ancaman karena sering disalahgunakan.

Perang melawan media independen yang dilancarkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pasca kudeta yang gagal 2016 silam menempatkan 231 wartawan di balik jeruji besi. Sejak itu sebanyak 16 stasiun televisi, 23 stasiun radio, 45 koran, 15 majalah dan 29 penerbit dipaksa tutup.

Enam tahun setelah Revolusi Januari, situasi kebebasan pers di Mesir memasuki masa-masa paling gelap. Setidaknya sepuluh jurnalis terbunuh sejak 2011 tanpa penyelidikan profesional oleh kepolisian. Saat ini paling sedikit 26 wartawan dan awak media ditahan di penjara. Jendral Sisi terutama memburu wartawan yang dicurigai mendukung atau bersimpati terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin.

Adalah hal ironis bahwa kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan revolusi yang menanggalkan kekuasaan Shah Iran pada 1979. Namun janji itu hingga kini tidak ditepati. Iran masih menjadi kuburan dan penjara terbesar bagi awak media, tulis Reporters Sans Frontières. Saat ini tercatat 29 wartawan dipenjara dan belasan media independen diberangus oleh pemerintah.

Berada di peringkat 168 dari 180 negara, Arab Saudi nyaris tidak mengenal pers bebas. Internet adalah satu-satunya ranah media yang masih menikmati sejumput kebebasan. Namun ancaman pidana tetap mengintai blogger yang nekat menyuarakan kritiknya, seperti kasus yang menimpa Raif Badawi. Ia dihukum 10 tahun penjara dan 10.000 pecutan lantaran dianggap melecehkan Islam.

Daftar ini bisa terus diperpanjang. Daftar yang menyedihkan. Hari Peringatan Kebebasan Pers 3 Mei nanti adalah hari yang tepat, untuk menilai para politisi kita, seberapa jauh mereka bertindak untuk mencegah serangan-serangan terhadap kebebasan pers yang makin lama makin luas. Apakah mereka dengan tegas memrotes tindakan para diktatur itu? Apakah mereka bersedia kehilangan potensi bisnis besar, ketika nilai-nilai penting ini jeklas-jelas sedang terancam?

Faktor yang menentukan
Kebebasan pers bukan hanya sesuatu yang dijamin oleh hukum atau diberikan oleh penguasa. Kerangka hukum adalah satu hal, sikap para jurnalis hal lainnya. Justru para jurnalis dan pekerja media yang menikmati kebebasan pers di negaranya akan menjadi acuan dan contoh bagi jurnalis lain yang harus bekerja dalam kondisi lebih buruk.

Menjadi jurnalis berarti, selalu bersedia mempertanyakan keyakinan sendiri atau keyakinan kelompok kolega. Bahkan ketika kita merasa sesuatu sudah cukup pasti, kita harus bersedia mempertanyakan fakta-faktanya lagi. Dan kita tidak boleh takut, kalau kesimpulan kita ditolak oleh kubu “kawan”, dan malah diterima oleh kubu “lawan”.

Cina,Rusia,Kurdi
Banyak jurnalis di sini misalnya yang menolak melakukan wawancara dengan para politisi ultra kanan. Ini justru mengkhawatirkan. Karena kalau kita mulai membeda-bedakan kelompok politik, atau berusaha menghindari politisi atau tokoh publik yang pandangannya kurang kita senangi, atau yang saat ini sedang tidak disukai publik, pemberitaan akan tidak seimbang. Akan terjadi kekosongan, yang akan diisi oleh pihak lain.

Kalau kita melakukan itu, kita hanya akan melemahkan kebebasan pers, yang sebenarnya ingin kita bela melalui peringatan Hari Pers Internasional ini. ( Red )

Realise FPII Lampung sebagian dikutip dari : DW.