Kasus Zainudin Kemungkin Ada Penyidikan Baru Termasuk Nanang dan Hendry Rosyadi .

Bandar Lampung tirasnusantara.com-Pasca vonis penjara empat tahun penjara terhadap terdakwa Agus Bhakti Nugroho (Agus BN) dan Anjar Asmara dalam sidang perkara suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruant (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel). Jaksa KPK menyatakan pikir pikir, dan segera menyampaikan laporan kepada Pimpinan KPK, dan menyatakan kemungkinan akan muncul penyidikan baru.

Penyidikan baru itu terhadap sejumlah nama yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, dan nama-nama itu yang kerap muncul di persidangan, termasuk Plt Bupati Nanang dan Ketua DPRD Lampung Selatan Hendry Rosyadi.

Menurut JPU KPK, Fikri, laporan ke pimpinan KPK bersifat informasi yang akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Penyidikan KPK. Dari laporan tersebut, terbuka kemungkinan besar untuk membuka penyidikan baru dari perkara kasus dugaan korupsi di Lampung Selatan (Lamsel) seperti yang dilakukan KPK di Lampung Tengah (Lamteng). “Kemungkinan besar dan mudah-mudahan perkara ini akan memunculkan penyidikan baru. Artinya perkara baru dari ini akan dibuka, seperti yang terjadi di Lamteng,” kata Ali Fikri.

Fikri menerangkan, KPK biasanya akan membuka perkara baru setelah semua yang bersangkutan dalam perkara kasus fee proyek di Lampung Selatan dinyatakan selesai di tahap persidangan. Dia mencontohkan, perkara baru seperti yang terjadi di Lamteng.

Pada perkara yang ditanganinya itu, KPK melakukan penyidikan berikut pemeriksaan usai putusan terhadap terdakwa Mustafa dibacakan hakim. KPK kala itu, sambung Ali, melakukan penyidikan terhadap perkara baru setelah rangkaian putusan terhadap Mustafa dibacakan dan eksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (LP)) dilakukan.

“Jadi begini, kami JPU punya tenggat waktu paling lama 7 hari menyusun laporan kepada pimpinan. Kemudian untuk membuka perkara baru, mudah-mudahan setelah terdakwa lain Pak Zainudin Hasan diputus oleh hakim, karena beliau satu paket dalam perkara ini,” terangnya.

Dia membeberkan, bahan laporan JPU berisi sejumlah nama yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Nama-nama itu yang kerap muncul di persidangan. “Mereka yang turut menerima dan memberi dalam perkara ini. Nama-nama itu sudah jelas terungkap di persidangan,” ucapnya.

Ali Fikri menyebut nama Hermansyah Hamidi dan Syahroni menyoal tentang nama-nama yang kerap muncul di persidangan. Terhadap kedua nama itu, menurut dia, akan dikembangkan lebih lanjut. “Salah satunya nama itu. Mereka bukan lolos dari KPK. Kemarin itukan OTT itu, yang ada orangnya dulu. Tentunya ini akan dikembangkan lebih lanjut,” tandasnya.

Pendapat sama disampaikan kedua kuasa hukum atau pengacara kedua terdakwa yakni Sukriadi Siregar dan Wisnu. Sukriadi berharap KPK mampu membuka penyidikan perkara baru dari perkara korupsi di Lamsel. “Kami berharap demikian. Bahwa nama-nama yang kerap muncul dan memiliki keterkaitan dari perkara ini dapat diusut dengan baik oleh teman-teman di KPK,” ujar Sukriadi Siregar diamini Wisnu.

Menurut Sukriadi Siregar, dirinya berkeyakinan akan ada pihak-pihak lain yang masih akan berurusan dengan KPK dalam perkara ini. “Kami yakin pasti ada pihak lain yang ikut bermain. Kita tunggu tindakan dari KPK,” ujarnya.

Atas putusan hakim, baik Sukriadi dan Wisnu menyampaikan apresiasi. Menurut keduanya, putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebelumnya, Majelis hakim dipimpin Manshur Bustami menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun penjara terhadap terdakwa Agus Bhakti Nugroho (Agus BN) dan Anjar Asmara dalam sidang perkara suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruant (PU-PR) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).
Majelis hakim sepakat keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

“Menyatakan terdakwa Agus Bhakti Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi (TPK). Dan menjatuhkan hukuman penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp200 juta subsidair hukuman selama empat bulan,” kata Ketua Majelis Hakim Manshur dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (28/3).

Pertimbangan yang meringankan terdakwa, kata Manshur Bustami, Agus BN masih mempunyai tanggungan, bersikap kooperatif dalam keterangan, menyesal, dan telah ditetapkan sebagai justice collaborator oleh pimpinan KPK RI dan bukan pelaku utama. “Yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas TPK,” kata dia. Majelis hakim juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan. Perkara sidang Agus BN digelar lebih dahulu, baru menyusul Anjar Asmara secara bergantian.

Putusan yang sama juga dijatuhkan terhadap mantan Kepala Dinas PU-PR Lamsel Anjar Asmara. Namun, untuk Anjar Asmara dijatuhkan membayar denda Rp200 juta subsidair hukuman penjara selama 3 bulan atau lebih ringan satu bulan dari Agus BN.

Mendengar putusan itu, baik Agus BN dan Anjar Asmara menyatakan menerima. Mendengar tanggapan dari kedua terdakwa, Manshur kemudian menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas putusan itu. JPU KPK Ali Fikri menyatakan pikir-pikir. “JPU pikir-pikir sehingga putusan kami belum ada keputusan tetap,” kata Mansyur.

Namun, JPU KPK menilai vonis terhadap terdakwa Agus BB dan Anjar Asmara sudah sesuai. Pertimbangan hakim dirasa sudah sesuai karena telah menerapkan pasal 55 KUHP dengan tepat. “Kami pikir seluruh pertimbangan hakim sudah cukup. Yang terpenting adalah hakim sudah mempertimbangkan pasal 55-nya,” ujar JPU KPK Ali Fikri usai persidangan. (Red)