Karyawan PT. Mahligai Indo Coco Fiber  Menanti Pertanggung Jawaban

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – PT. Mahligai Indo Coco Fiber yang bergerak dibidang pengolahan dan pemanfaatan limbah kelapa berupa tepes kemudian diolah menjadi serabut.
Adapun tempat beroprasinya pabrik pengolahan yaitu di komplek kawasan industri Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
PT. Mahligai Indo Coco Fiber berdiri pada Tahun 2014 yang pada saat itu masih kabupaten Lampung Barat.
Kemudian setelah mekar dan menjadi Kabupaten tersendiri yaitu Kabupaten Pesisir Barat , maka MOU antara KOPERINDAG dan PT. Mahligai Indo Coco Fiber terus dilanjutkan.
Akan tetapi pada bulan desember 2018 telah terjadi pemutusan MoU yang sudah dibangun. Dengan adanya pristiwa tersebut maka terjadi penutupan usaha.
Dengan demikian otomatis karyawan/i  yang bekerja terjadi kehilangan sumber pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Menurut pernyataan RD penutupan operasional dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat,  padahal disanalah tempat sebagian masyarakat menggantungkan diri dan keluarga.
ANTON  mewakili pemerintah daerah Pesisir Barat  bahwa pemerintah akan memperkerjakan kembali karyawan pada awal bulan Januari Tahun 2019 dengan perusahaan baru PT  ZONG 7.
Menyikapi hal itu, Cak Nur salah satu Penggiat Anti Korupsi Fan Masyarakat mengatakan, “Penutupan tersebut sangat disayangkan karena sampai saat ini karyawan PT. Mahligai Indo Coco Fiber kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya karena perusahan yang dijanjikan akan masuk menggantikan PT. Mahligai Indo Coco Fiber sampai detik ini belum juga ada.
Namun yang lebih disayangkan karyawan/i yang kehilangan pekerjaanya sampai saat ini perusahaan tidak memberikan pesangon. Artinya dengan masalah ini UU Ketenaga kerjaan sudah dikangkangi oleh perusahaan.
Masih lanjut Cak Nur dengan adanya masalah tersebut yang tidak kunjung usai “Kami bersama perwakilan karyawan/i PT. Mahligai Indo Coco Fiber akan menindaklanjutinya.
“Pada saat ini jumlah karyawan yang kehilangan pekerjaan berjumlah 200 Orang. Perusahaan harus bertanggung jawab. Pemutusan hubungan kerja tanpa adanya pesangon disebabkan mandulnya pengawasan dan perlindungan bagi tenaga kerja. “Tutupnya (Lezan/cn)