Kadinsos lamsel Akan tindak Lanjuti BPNT yang tidak tersalurkan & Pemotongan PKH

LAMPUNG SELATAN Tirasnusantara.com,-Dugaan banyak masalah program Bansos BPNT dan PKH daerah kabupaten lampung selatan rpovinsi lamung. Kepala dinas sosial kabupaten lampung selatan Dulkahar Akan tindak lajuti BPNT yang tidak tersalurkan dan dugaan pemotongan BPNT. yang merugikan masyarakat.

Dulkahar Ketika di konfirmasi lewat Aplikasi WhastApp 07/06 dengan tegas menjelas kan. Kami akan tindaklanjuti setiap laporan ataupun informasi dari media, terimakasih atas informasinya,”tegasnya.

Sebelumnya telah di terbitkan oleh media ini terkait keluhan yang merugikan Masyarakat desa wono dadi kecamatan tanjung sari lampung selatan. yang di lakukan oleh oknum korcam basuki dan ketua E-warung Tumini. di duga melanggar aturan permensos No1 tahun 2018. dengan cara membuat surat berita acara guna melancarkan aksinya untuk Pemotongan 10% sepuluh persen. setiap yang menerima PKH. lebih dari dua ratus penerima manfaat (kpm) yang di potong oleh basuki dan Tumini dalam surat berita acara di tanda tangani oleh basuki selaku korcam kecamatan tanjung sari.

Pada tanggal 02/05/2020 lalu juga. Dulkahar di konfirmasi oleh pihak media ini. Terkait permasalahan bantuan pangan non tunai (bpnt) desaTanjung ratu kecamatan sido mulyo lampung selatan. yang di duga tidak tersalurkan. sebanyak 188 keluarga penerima manfaat (kpm) yang tidak menerima BPNT. selama tiga bulan berturut-turut masyarakat desa tanjung ratu tidak menerima BPNT dari bulan 01 bulan 02 dan bulan 03 pada tahun 2020 03/2020 lalu.

Menurut keterangan Ketua E-WARONG sekalugus menjabat sebagau kepala dusun (kadus) way jambu desa tanjung ratu kecamatan sido mulyo lampung selatan. yang bernama unus saat di konfirmasi di rumah nya 19/04 ternyata di desa tanjung ratu banyak sekali permasalahan program bantuan sosial (BANSOS) selama ini yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) juga mendapat bantuan pangan non tunai (BPNT) akan tetapi dari awal bulan 01 bulan 02 dan bulan 03-2020 yang mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH) sebanya 188 keluarga penerima manfaat (KPM) tapi tidak mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) yang seharus nya penerima bantuan pangan non tunai (BPNT),”.Menurut Ketua E-warung secara presedur jika menerima program keluarga harapan (PKH) sudah pasti dapat bantuan pangan non tunai (BPNT). tapi menuru keterangan pendamping kecamatan bantuan berupa BPNT itu lagi ada masalah di karnakan penerima manfaat (KPM) berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) atas nama kepala keluarga (suami) sehingga untuk selam tiga bulan ini tidak bisa di realisasikan,” papar e-warong.

Sebagai mana Program Persiden RI Joko Widodo. yang di atur melalui Permensos No1 Tahun 2018. dalam Pasal 2.PKH bertujuan: a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; 6 -d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan .e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. (Riyan)