Kaban Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Kampar Sebut Belum Keluarkan Surat Penonaktifan ASN P3K Maria Ari Beni

Kampar, tirasnusantara.com – Terkait pemberitaan “ Diduga Ketua KPUD Kabupaten Kampar Rangkap Jabatan P3K” yang telah viral di tirasnusantara.com beberapa hari lalu, akhirnya mendapat respon dan tanggapan keras dari berbagai pihak.

Seperti halnya, Kordiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Provinsi Riau, Nugroho melalui telepon selulernya mengatakan, kalau orang di KPU banyak yang juga ASN.

“Syarat untuk menjadi anggota KPU itu tidak melarang orang memiliki latar belakang profesi tertentu sebelumnya. Misalnya profesi ASN, Honorer, Dosen, Guru, dan seterusnya. Yang penting pada saat dia menjadi anggota KPU itu dia menyatakan dirinya untuk non aktif,” terangnya. Minggu (19/09/21).

 

Lebih lanjut dikatakan Nugroho, Anggota KPU di semua tingkat, digaji dari APBN. Maka anggota KPU tidak menerima sumber gaji lain yang sumbernya sama dari negara.

“Jadi misalnya sebelumnya itu dia berprofesi sebagai Guru, ASN, Dosen ataupun di Pemda, karena dia mengajukan non aktif, maka dia harus menonaktifkan gajinya di instansi tersebut,” ujarnya.

 

Di tempat terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kampar, Zulfahmi saat dikonfirmasi oleh awak media di ruang kerjanya menyampaikan, karena dia guru, berarti gajinya melalui Dinas Dikpora.

“Jadi apakah dia memang terima gaji atau tidak, itu saya tidak tahu. Sebab gajinya tidak melalui kita,” terangnya. Senin, (20/09/21).

“Kemudian surat penonaktifannya, kalau seingat saya belum ada saya membuat itu. Kalau sumber dari bidang belum ada suratnya sampai kepada saya, kalau posisi ini dari awal saya tidak tahu kalau dia di KPU. Dan kalaupun dia ada menyurati sampai ke sini, sampai sekarang saya tidak tahu,” lanjutnya.

“Kalau di lingkup ASN dia bisa bekerja di Bawaslu, tapi untuk P3K, ini yang belum dapat sama saya aturan mainnya. Nanti coba kita konsultasikan dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN), itu solusinya. Kalau saya meraba sekarang itu tidak mungkin, nanti kita akan kordinasikan kepada pihak BKN. Apa nanti tindaklanjutnya,” imbuh Zulfahmi.

 

Sementara itu, Kasubbag Keuangan dan Aset Disdikpora Kabupaten Kampar, Juliar, S.Pd. M.Si ketika dikonfirmasi oleh awak media di ruang loby Disdikpora Kabupaten Kampar mengatakan, memang benar Maria Ari Beni tidak menerima gaji P3K.

 

“Karena beliau sudah Komisioner KPU, jadi tidak boleh dobel untuk pembiayaannya. Sehingga gaji P3K itu kita setorkan kembali ke kas daerah sejak awal beliau melapor pada bulan Maret tahun 2021 lalu,” terangnya.

 

Lanjut disampaikan Juliar, “laporan itu secara lisan saja. Tidak secara tertulis, kita pun menyadari kalau itu tidak boleh dobel pemberian gajinya. Makanya gaji P3K kita kembalikan lagi ke kas daerah, dan selama beliau di P3K tidak pernah terima gaji. Karena gajinya kita setorkan ke kas daerah Kabupaten Kampar,” tutupnya.

 

Editor : R. Tambunan.

Sumber : medianasional.id