Inspektorat Lampung Selatan Mandul, Mantan Kades Rangai Tri Tunggal Seakan Kebal Hukum

Lampung Selatan tirasnusantara.com,- Aminudin selaku ketua Umum LSM Pembinaan Rakyat Lampung ( PRL ) bahwa inspektorat Lampung Selatan tidak dapat bekerja dengan baik dan terkesan mandul.

Hal ini disampaikan Aminudin kepada beberapa awak media di kantor nya di jalan Dr Warsito no 03 Teluk Betung Bandar Lampung 08/10 terkait sikap Inspektorat yang terkesan lamban menangani Dana Desa tahun 2016 yang diduga telah di selewengkan Juwanto mantan Kepala Desa Rangai Tri Tunggal Kecamatan Ketibung.

LSM PRL pernah melaporkan penyimpangan DD Rangai Tri Tunggal pada awal tahun 2018 kepada inspektorat Lampung Selatan. Dan laporan tersebut di tindak lanjuti inspektorat dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan Juwanto. Dan pada akhirnya Inspektorat mendapatkan sejumlah temuan sebesar Rp 166.438.648. Meliputi 108.392.842 kelebihan pembayaran pada pengelolaan anggaran desa tahun 2016, kelebihan pembayaran karna kegiatan tidak dilaksanakan 15.000.000, 41.973.988 pajak PPn dan PPh yang belum di setorkan serta 1.071.818 kelebihan yang belum disetorkan.

Namun sampai hari ini yang menjadi temuan tersebut belum di kembalikan Juwanto ke rekening Desa, dan Juwanto nya pun masih melenggang bebas seakan tidak pernah punya masalah dan terkesan kebal hukum.

Bila merujuk kepada peraturan menurut Aminudin apa bila inspektorat mendapatkan temuan dalam waktu satu tahun, yang bersangkutan harus segera mengembalikan sejumlah temuan tersebut ke kas Daerah atau ke rekening Desa.
Dan apa bila lebih dari satu tahun temuan tersebut tidak juga dikembalikan, maka masuk ke ranah pidana penggelapan/ Korupsi. Maka inspektorat harus segera berkoordinasi pihak kejaksaan untuk memproses yang bersangkutan sesusi ketentuan hukum yang berlaku.

Tirasnusantara.com yang yang ingin meminta tanggapan terkait hal ini kepala Inspektorat Y. Joko Sapta Prihandaya di kantor nya namun gagal karna terganjal aturan di kantor inspektorat yang disampaikan Pol PP yang bertugas bahwa kepala inspektorat tidak bisa di temui bila tidak ada janji bertemu sebelumnya. Sementara Irban yang ada,tidak dapat memberi tanggapan apabila tidak ada perintah dari kepala Inspektorat. ( red )