Ibu Korban Kekerasan Anak, Tolak Tandatangani Surat Pernyataan 

LAMTIM Tirasnusantara.com – Ida Yani, Ibu dari Opan pelajar SMP Satu Atap yang mengalami kekerasan fisik dari oknum Kades Gunung Mulyo, Kecamatan Sekampung, Udik Kabupaten Lampung Timur, mengakui sudah didatangi Kepala Dusun dan RT setempat.

 

“Kemaren, Kamis (27/2/2020), Kadus dan ketua RT pak Ali datang ke rumah. Mereka membawa map berisikan kertas meminta saya tandatangan, tapi saya tolak karena hanya saya sendiri,”ujar ibu korban Ida Yani, melapor ke tirasnusantara.com, Jumat (28/2/2020).

Diakuinya, kedua aparatur Desa Gunung Mulyo tersebut, hanya datang sebentar dan langsung pergi setelah dia menolak menandatangani surat pernyataan yang di bawa menggunakan map tersebut.

“Saya tidak tau tentang apa isi map yang di bawa Pak Bayan dan RT kemaren. Paastinya keduanya meminta tandatangan saya, bentuknya pernyataan. Tapi langsung saya tolak, karena ingin hadirkan keluarga dulu,”tukasnya.

Dikonfirmasi kebenaran dari pernyataan ibu korban, media ini mencoba mengkonfirmasi Bayan Desa Gunung Mulyo, Sarwono, melalui saluran telepon. Dan dia pun mengakui telah  mendatangi rumah Ibu Yani, pada Kamis (27/2/2020).

Diakui Sarwono bahwa kedatangannya ke rumah orang tua Topan, tersebut adalah  mandat langsung dari Kepala Desanya untuk datang ke rumah Ibu Yani, dengan membawa surat pernyataan agar ditandatangani, isinya adalah surat pernyataan perdamaian.

“Untuk masalah neken ga berani nekenin. Tapi intinya ibu Opan menyampaikan bahwa masalah Opan tidak akan nuntut maupun mempersoalkan itu. Saya membawa mandat isinya surat pernyataan, jangan sampai memperluas,”ungkap Sarwono, kepada media ini melalui saluran Telpon, Jumat (28/2/2020).

Sarwono juga mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait  aksi kekerasan terhapan anak tersebut, dengan alasan dia hanya sebagai guru yang tidak melihat langsung dan hanya sebatas tenaga pengajar  SD.

“Saya memang ngajar juga tapi hanya khusus untuk SD, yang pasti maksud dan tujuan Pak Kades niatnya baik, dulu beliau juga selaku ketua Komite di SMP Satu Atap dan sampai sekarang belum ada gantinya,”pungkas Sarwono.

 

Sementara ketua Sekretariat Wilayah Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Lampung, Aminudin mengatakan, pihak sekolah harus turut bertanggung jawab atas kejadian penganiyaan siswa, asannya menurut Aminudin karna kejadianya dilingungan sekolah. Sesuai aturan apapun persoalan terkait siswa bila masih dalam lingkungan sekolah pihak sekolah harus turut bertanggung jawab.

” inikan kejadiannya di lingkungan sekolah, sepatutnya pihak sekolah harus ikut bertanggung jawab segala sesuatu yang terjadi pada anak didik” jelas Aminudin.(Kandar/red)