FPII Korwil Pesibar Desak Aparatur Penegak Hukum Lidik Kasus Dugaan Pungli KWh Bersubsidi

KRUI tirasnusantara.com – Salah satu program unggulan Bupati Kabupaten Pesisir Barat yaitu dengan mensubsidi pemasangan KWh bagi masyarakat, dengan harapan agar bumi Sai Batin dan Para Ulama ini menjadi terang benderang sampai daerah yang dibagian terdalam.
Kita tahu bahwa program yang di subsidi oleh Pemda itu mulai dari penyambungan dan penarikan kabel dari tiang sampai terpasangnya KWh dirumah warga (calon konsumen).
Sehingga yang punya rumah tidak terlalu diberatkan lagi hanya tinggal memasang instalasi didalam, listrik sudah bisa dinikmati. Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat tidak lagi melakukan penarikan uang dari masyarakat.
Namun dibalik program mulia Pemda ini, justru dimanfaatkan oleh oknum Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang sengaja duduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) untuk memperoleh keuntungan.
Maryadi selaku ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan team tirasnusantara.com membenarkan bahwa dirinya selaku ketua telah melakukan pemungutan uang dari masyarakat calon konsumen itu sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
“Iya benar kami telah melakukan pungutan dari masyarakat sebesar Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dengan kegunaannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembebasan lahan warga, sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk keperluan kami memasang instalasi dirumah,  dan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) saya ambil karena SLO nya saya yang minta membuatnya. “Jelasnya.
Berkaitan dengan hal itu, Edo Lesmana ketua divisi Advokasi FPII Korwil Pesibar mengatakan bahwa kalau yang disubsudi Pemerintah Daerah sudah sampai dengan KWh terpasang dirumah warga, itu artinya Pemda tidak mau membebani masyarakat terlalu berat, hanya tinggal disambungkan kabel dan dikasih boklam langsung menyala.
“Kalau yang disubsudi Pemerintah Daerah sudah sampai dengan KWh terpasang dirumah warga, itu artinya Pemda tidak mau lagi membebani masyarakat terlalu berat, hanya tinggal disambungkan kabel dan dikasih boklam langsung menyala.
Akan tetapi yang terjadi di Pekon Negeri Ratu, Pekon Mon, Pekon Bumi Ratu, dan Pekon Suka Banjar di Kecamatan Ngambur, Pokmas diduga sangat membebani masyarakat dengan melakukan pemungutan uang hingga Rp. 1.850.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perkonsumen.
Pemerintah daerah sudah begitu baik memberikan bantuan, akan tetapi malah Pokmas diduga melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan memanfaatkan program bersubsidi ini.
Pungutan yang telah dilakukan oleh Pokmas itu tidak ada payung hukumnya, sehingga ini berindikasi pada perbuatan pidana, kami sebagai pengurus FPII Korwil Pesibar akan terus kawal persoalan ini agar masyarakat jangan selalu menjadi korban azaz manfaat dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dan kami mendesak aparatur penegak hukum jangan hanya tinggal diam, persoalan ini menyangkut kelangsungan hidup orang banyak, jadi jangan tutup mata tutup telinga. “Tegasnya. (Mus/Effendi/team)