FPII Akan Seret Dugaan Manipulasi Data Siswa PKBM Rajawali ke Penegak Hukum

Lampung Selatan Tirasnusantara.com,-melihat perkembangan beberapa hari ini tidak adanya tindakan dari Dinas Pendidikan Lampung Selatan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyatakat (PKBM) Rajawali Desa Budi Lestari Kecamatan Tanjung Bintang yang diduga memanipulasi data jumlah siswa, Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Prov. Lampung akan membawa temuan teman-teman media ke ranah hukum.

“Atas desakan teman-teman Wartawan, kita akan bawa ke ranah hukum pada hari senin (07/12/2020). Sekarang kita lagi mempersiapkan bukti yang didapat teman-teman Wartawan di lapangan,” ujar Aminudin di Kantor Sekretariat FPII, Jln. Untung Suropati no 99 Labuhan Ratu Raya Bandar Lampung, saptu ( 05-12-2020).

Ia juga menjelaskan, rabu (02/12/2020) sdh mengkonfirnasi kepada Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Kesetaraan Dinas Pendidikan Lampung Selatan, Ahmadin, S.Pd. MM, namun jawaban yang didapat hanya bantahan. Menurut Ahmadin Penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) semua diterima Pengelola PKBM Rajawali sesuai dengan data Dapodik yang diserahkan Pengelola PKBM Rajawali.

Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Suwarna, Pengelola PKBM Rajawali. Dimana Suwarna saat ditemui di Kantor PKBM Rajawali menjelaskan bahwa PKBM Rajawali menerima bantuan BOP hanya untuk 100 orang siswa saja dari Jumlah total siswa 1.890 orang.

” Dana bantuan BOP itukan dari Pusat mas, sekarangkan tidak langsung masuk ke rekening PKBM tetapi masuk rekening daerah dulu. Dari rekening daerah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikanlah yang membagi bantuan tersebut kepada masing-masing PKBM. Dan kami hanya kebagian bantuan BOP untuk 100 orang siswa,” ujar Suwarna, Sabtu (21/11/2020).

Aminudin menduga ada kongkalikong antara Suwarna dan Ahmadin. Dimana seharusnya Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Masyarakat Kesetaraan yang menaungi PKBM dapat mengawasi, memonitor kegiatan PKBM yang ada di Lampung Selatan.

“Sangat tidak masuk akal pendidikan nonformal jumlah siswanya hampir dua ribuan, sedangkan sekolah formal saja siswanya ratusan orang. Harusnya ada verifikasi jumlah siswa yang diajukan PKBM,” ucap Pria yang juga pemerhati dunia pendidikan ini.

Data yang didapat, sesuai Dapodik PKBM Rajawali tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 1.647 orang peserta didik dan tahun ajaran tahun 2020/2021 sebanyak 1.890 orang. Terjadi peningkatan. Hasil investigasi Wartawan di lapangan, beberapa Kelompok Belajar (Pokjar) dibawah naungan PKBM Rajawali hanya berjumlah 20-50 orang siswa.

Menurutnya, hal ini mencoreng Kepala Pemerintahan Kab. Lampung Selatan, dengan banyaknya jumlah siswa nonformal seolah-olah keberadaan sekolah sangat minim, dan program wajib belajar 12 tahun tidak berjalan.

Seperti diketahui,
Pendidikan bagi seluruh masyarakat merupakan salah satu prioritas program Pemerintah. Baik tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Hal ini juga tercantum di UUD tahun 1945 pasal 31 ayat (1); bahwa setiap Warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3); Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Melihat hal tersebut, selain pendidikan formal (sekolah), Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi.

Salah satu Pendidikan Nonformal (PNF) adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan institusi prakarya pembelajaran yang berbasis masyarakat. Dimana salah satu program Pemerintah dalam upaya melayani kebutuhan dasar pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung adalah Pendidikan Kesetaraan.

Pendidikan Kesetaraan meliputi Program Paket A setara SD/MI, Program Paket B setara SMP/MTs, dan Program Paket C setara SMA/MA. Dimana program tersebut diutamakan bagi masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi atau bertempat tinggal di daerah-daerah khusus (daerah perbatasan, daerah bencana, dan daerah terisolir) yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan diberikan Pemerintah kepada penyelenggara Pendidkan Kesetaraan berdasarkan *data riil jumlah peserta didik* sesuai dengan data yang tercatat dalam *Dapodik*

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Penyelengara (BOP) Pendidikan Kesetaraan Bab I point E ayat 2; Program Paket A adalah jumlah peserta didik dikalikan biaya BOP Pendidikan Kesetaraan Paket A sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus) perpeserta didik pertahun, Paket B sebesar Rp.1.500.000, Paket C sebesar Rp. 1.800.000.

Melihat besaran dana BOP yang diberikan Pemerintah kepada Pendidikan Nonformal, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pemalsuan Dokumen data siswa karena tidak berjalannya monitoring/pengawasan maupun verifikasi data siswa yang berakibat kerugian negara.

Sampai berita ini ditayangkan konfirmasi kepada Bupati Lampung Selatan belum didapat. (Redaksi)