Dulkahar; Camat Wajib Turun Perintahkan Kades Kembalikan Dana BPNT Kepada KPM

LAMSEL tirasnusantara.com – HI Oknum Kades Pemanggilan yang diduga melakukan Pungutan Liar dalam penyaluran dana sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari program tambahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mendapat perhatian serius Dinas Sosial setempat.

Dulkahar selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, menegaskan penyaluran BPNT harus berjalan sesuai juklak dan juknis. Praktik pungli jelas tidak diperbolehkan.

“Penyaluran BPNT harus berjalan sesuai juklak dan juknis. Praktik pungli jelas tidak diperbolehkan, sejak awal sudah berpesan supaya ‘Good Goverment’ jangan sampai ada pungli, jika ada pemotongan atau pungli BPNT, laporkan, jangan takut-takut untuk melaporkan kepada aparat penegak Hukum. “Tegasnya.

Pemotongan BPNT sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Pemanggilan itu infonya sudah kami ketahuinya dan sudah langsung kami instruksikan Camat Natar untuk membina bawahanya.

“Pemotongan BPNT di Desa Pemanggilan itu sudah kami ketahui, dan saya sudah menghubungi Camat Natar agar membina bawahanya.

“Ingat tidak ada kata istilah pemotongan, pungutan atau penyisihan sekalipun sudah dimusyawarahkan, karena hal itu melanggar aturan. Pelaksanaanya harus sejalan dengan Undang-undang Fakir Miskin nomor 13 tahun 2011. Bantuan itu sifatnya “By Name By Address” jadi harus diterima utuh jangan sampai ada penarikan apapun dari penerima program, “Paparnya.

“Kami masih menunggu tindak lanjut perkembangan masalah itu dari Camat Natar, karena melalui Camat, kita sudah himbau agar Kades dapat mengembalikan uang kepada penerima. Mengenai ranah hukum diluar kewenangan kami, “Tutupnya.

Eko Irawan selaku Camat Natar, dihubungi via ponselnya membenarkan adanya pemotongan BPNT oleh oknum Kades Pemanggilan. Dirinya mengakui telah melakukan pembinaan. dirinya mengklaim hal itu bukan murni pungli dan hanya kesalahan dalam mengambil kebijakan saja.

“Itu bukan murni pungli dan hanya kesalahan dalam mengambil kebijakan saja, karena setelah saya tanya uangnya masih ada ditangan Kades dan siap untuk dikembalikan. Kecuali kalau uangnya sudah terpakai oleh Kades atau untuk desa baru bisa dikatakan pungli, “Kilahnya.

Ditempat terpisah, Syaifulloh yang merupakan Tenaga Kerja Sukarela Kecamatan (TKSK) Natar mengakui sejak awal dirinya mengetahu adanya pemotongan, namun itu merupakan tanggung jawab Kades.

“Saya sejak awal memang tau bahwa secara aturan memang salah, tapi Kades yang meminta dan dia yang bertanggung jawab, “Terangnya.

Hal ini telah diberitakan sebelumnya, berawal dari keluhan Keluarga Penerima Manfaat BPNT di Desa Pemangilan, Kecamatan Natar, bahwa ada pemotongan dana yang dilakukan oknum Kades.

Namun saat disambangi dikediamannya Kades berdalih pemotongan itu sudah atas kesepakatan bersama melalui musyawarah untuk dialihkan kepada warga lain yang tidak menerima bantuan. (Yahman/team)