Dugaan Pungli KWH Bersubsidi di Pesibar Resmi Dilaporkan LSM LKPK dan GEPAK

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Pesisir Barat yaitu Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (LKPK) dan Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (GEPAK) resmi melaporkan dugaan pungli dibalik program KWH bersubsidi di Kabupaten Pesisir Barat Kamis (26/03/2020).
Laporan tersebut dilakukan karena ada dugaan pungli dibalik program Kwh bersubsidi yang digelontorkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019.
Pungli tersebut diduga dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan nominal yang sangat pantastis yaitu senilai Rp. 851.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) per konsumen.
Pungli itu meliputi beberapa Pekon di wilayah Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat, dengan lebih kurang mencapai sebanyak 1.000 (Seribu) konsumen.
Edo Lesmana sekretaris LSM LKPK didamping oleh Muhammad Azhar selaku sekretaris GEPAK Kabupaten Pesisir Barat kepada team tirasnusantara.com mengatakan bahwa Pokmas pengadaan KWH bersubsidi di Pesisir Barat khususnya diwilayah Ngambur sudah resmi dilaporkan ke Polres.
“Saya bersama Muhammad Azhar telah resmi menyampaikan laporan disertai bukti-bukti pendukung seperti surat pernyataan masyarakat, rekaman video, rekaman suara, kwitansi pembayaran dan bukti – bukti lainnya. Dan berdasarkan data yang sudah berhasil  kami himpun kuat dugaan adanya indikasi pungli yang di lakukan oleh pokmas. “Jelasnya.
Dipolres kami diterima dengan baik dan laporan kami sudah tertuang dalam LP Nomor : LP / B / 176 / III / 2020 / Polda LPG / RES / LAMBAR / SPKT, pada hari Kamis tertanggal 26 Maret 2020.
Dalam hal ini LSM LKPK dan GEPAK beserta masyarakat berharap kepada pihak aparat penegak hukum, untuk segera menindak lanjuti laporan yang sudah kami sampaikan tersebut, dan segera mengusut hingga tuntas para pelaku, termasuk kemungkinan jika ada pihak-pihak yang terlibat. “Harapnya. (Mus/Fendi/team)