Diduga Kades Pemanggilan Mencari Untung Melalui Penyaluran Uang Tambahan KPM Dari Program BPNT

LAMPUNG SELATAN tirasnusantara.com – Penelusuran dugaan penyimpangan penyaluran dana tambahan dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar terdapat sejumlah kejanggalan.

Data yang didapat team tirasnusantara.com, di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Jum’at (4/9), dengan jumlah penerima BPNT sebanyak 181 warga atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kepada team tirasnusantara.com Syaifulloh selaku TKSK Kecamatan Natar mengaku bahwa pemotongan sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KPM benar dilakukan.

“Benar mas bahwa ada penambahan uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari program BPNT, akan tetapi KPM cuma bawa pulang Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan yang Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KPM dikumpulkan oleh Kades untuk yang belum kebagian, dan pak Kades siap bertanggung jawab, “Jelasnya.

Lalu, siapa yang membuat ide untuk dilakukan pemotongan itu? Bukankah dalam aturan itu hak mutlak para KPM agar mereka bisa membelanjakan barang atau komoditas sesuai kebutuhan?, Syaiful mengaku itu sudah sepakat dan pak Kades sudah siap bertanggung jawab.

“Memang kalau menurut aturan itu tidak boleh mas, tapi karena waktu dibalai desa sudah ada kesepakatan dan pak Kades siap bertanggung jawab, saya selaku TKSK tidak bisa berbuat banyak. “Keluhnya.

Ditemui dirumahnya, Hasbi Ibrahim Kepala Desa Pemanggilan tidak menampik adanya pengumpulan dana sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KPM, dengan kegunaan untuk yang belum dapat bantuan, hal tersebut dilakukan dengan musyawarah bersama 181 KP yang ada.

“Benar ada pengumpulan dana sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per KPM, dengan kegunaan untuk yang belum dapat bantuan, hal tersebut kami lakukan setelah dilaksanakan musyawarah mufakat bersama seluruh 181 KPM yang ada, bukan hanya sepihak saja.

Karena itu, lanjut dia, para KPM memperbolehkan untuk diambil sebanyak itu. Maka kami lakukan dan semoga rejeki KPM akan semakin bertambah, “Kilahnya.

Pengakuan TKSK dan Kades itu menurut Aminudin selaku ketua Sekwil FPII Provinsi Lampunh mengundang banyak pertanyaan. Sebab sesuai ketentuan, TKSK dan Kepala Desa (Kades) tidak berhak terlibat dalam urusan hak KPM.

Dengan adanya ini kuat diduga ada aroma tidak sedap dalam penyaluran tambahan dana dari program BPNT di masa pandemi Covid-19 ini.

Temuan ini tentu saja merugikan para KPM. Seharusnya dengan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) itu, mereka mendapatkan kebutuhan yang memang sangat mendesak. Namun, faktanya berkurang. Kalau dijumlah, potensi kerugian itu lumayan besar.

TKSK dan Kades jangan manfaatkan kesempatan ini, masyarakat saat ini sangat membutuhkan uluran tangan kita, selagi bisa kita bantu meskipun seadanya mari kita sama-sama bantu, jangan malah merauf keuntungan dengan banyak dalih dan dalil, “Geramnya. (Dulloh. R/team)