Diduga Cemarkan Lingkungan dan Tanpa Mengantongi Izin Limbah, LSM KPH – PL Akan Gugat PT. SIPP Duri

DURI RIAU tirasnusantara.com – Lembaga Swadaya Masarakat, Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan. ((KPH –PL) pada senin 16 Februarai 2021 telah melayangkan suratnya, untuk menyampaikan Pemberitahuan Gugatan (NGO Standing) Class Actions, karena di anggap PT. SIPP Duri, akan menimbulkan potensi kerugian Negara dan Masyarakat lingkungan, atas dugaan telah melakukan pelanggaran pencemaran linkungan, dan beroperasi tanpa mengantongi izin limbah B3 serta belum melunasi tunggakan PBB nya kepada Pemerintah setempat.

Hal itu di utarakan oleh Ketua Umum KPH – PL Amir Muthalib melalui Ketua hariannya Toro Z pada Rabu 17/02/21 kepada Media ini, menurutnya mereka akan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Class Actions di atur dalam pasal 91 UUPPLH untuk menggugat ke Pengadilan, (Class Representative). Class Actoins, Indonesian Center For Environmental Law (ICEL) terangnya.

Rencana LSM. KPH – PL akan Menggugat PT. SIPP Duri, yang di duga Pencemaran Lingkungan dan Tanpa Mengantongi Izin Limbah tersebut, juga sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Izin untuk kepentingan umum Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sesuai dengan Amanat Undang-undang Tentang Cleant Water Atc (CWA) yang secara ilegal mencemari Jalur Air, Demi Tegaknya Supremasi Hukum dan mencegah timbulnya Potensi Kerugian Negara.

Ditambahnya lagi oleh aktivis pengurus KPH – PL ini, dengan adanya perintah Undang-undang, PERMA-RI Nomor. 1 Tahun 2001 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, Pasal 1 huruf (a). Sistem hukum civil law, Indonesia, Atas dasar itulah, kami melayangkan pemberitahuan Gugatan Classactions tersebut, dengan bukti yang cukup dan diperkuat oleh data surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Tertanggal Bengkalis, 15 Februari 2021 kepada Dewan Pimpinan Pusat, Komunitas Peduli Hukum dan Penyelamtan Lingkungan (DPP-KPH-PL) intinya pada Poin Nomor; 3 menjelaskan, izin B3 PT. SIPP belum di Terbitkan karena belum memenuhi Syaratnya.

Surat Pemberitahuan Gugatan (NGO Standing) Class Actions, kepada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa. (PT. SIPP) dengan tujuan untuk dapat mempersiapkan diri dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kedepannya sesuai dengan Amanat Peraturan Mahkamah Agung, untuk menghadapi Gugatan Class actions (Class Representative) NGO Standing di Pengadilan Negeri,”akhirinya. (Erna)