Dewan PDIP Pesibar Tak Paham Tugas

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Berbeda dengan DPRD Provinsi Lampung yang responsif setiap ada persoalan dengan mitra kerjanya. DPRD Pesisir Barat malah terkesan cuek dan tidak paham dalam menjalankan tugasnya, salah satunya yakni pengawasan.

Misalnya, soal informasi adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Bawaslu Pesisir Barat yang menghebohkan beberapa hari ini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pesibar, Rifzon Efendi, mengakui bahwa lembaganya tidak paham soal rekrutmen penyelenggara tingkat adhock, terutama Komisi I sebagai mitra kerja Bawaslu setempat.

“DPRD tidak begitu paham mekanisme itu, soal etik Bawaslu sudah ada lembaganya tersendiri, kami tidak memiliki kewenangan,” kata dia, Jumat (27/12).

Menurut pilitisi PDIP ini, jika ada dugaan pelanggaran, dia menyerahkan kepada masyarakat untuk melakukan gugatan.

“Yang penting Bawaslu tidak keluar dari regulasi terkait hal itu, jika berbuat tidak sesuai dengan aturan maka konsekuensinya digugat orang,” ungkapnya.

Terpisah, Advokasi Bela Rakyat (ABR) meminta, DPRD Pesibar untuk memanggil Bawaslu setempat untuk menggelar RDP (rapat dengar pendapat) terutama Komisi I sebagai mitra kerjanya.

“Sangat aneh jika tidak hak untuk memanggil mitra kerja, apalagi mengaku sampai tidak paham. Itukan Bawaslu mitra Komisi I, gunakan fungsi pengawasan DPRD,” ajar Tim Advokasi ABR, Krismanik Aji Chandra.

Krismanik meminta DPRD Pesibar tersebut untuk mundur jadi wakil rakyat saja, jika tidak paham tugas dan fungsinya di legislatif.

“Kalau tugas sebagai wakil rakyat saja tidak paham, ya mau ngapain mending mundur saja, gimana mau memperjuangkan kepentingan rakyat kalau tugas dan fungsinya saja tidak tahu,” ujarnya.

Untuk saat ini, sambung dia, ABR selesai melakukan registrasi laporan Bawaslu Bandarlampung di Pengadilan Negeri dan DKPP, setelah ini kami menyusun laporan Bawaslu Pesibar di DKPP.

“Bawaslu Pesibar itu kan dugaan pelanggaran kode etik, maka kami laporannya di DKPP saja,” tutupnya.(Wagiman/Roso/team)