Camat Merbau : Bila Benar Perangkat Desa Karang Raja Diganti Bisa Dipastikan Cacat Hukum

Lampung Selatan Tirasnusantara.com,- Arogansi Kepala Desa Terpilih diduga pemicu beberapa Kepala Desa baru merombak perangkat Desa nya dan mengabaikan aturan dan perundang- undangan.

Salah satu yang terjadi di Desa Karang Raja Kecamatan Merbau Mataram. Diduga Perangkat Desa yang lama yang tidak memilih kepala desa yang baru Rosmiari alias Rasmiati, mengganti beberapa perangkat Desa nya.

Di konfirmasi via telpon terkait dugaan pengangkatan perangkat Desa nya beberapa hari yang lalu Rosmiati alias Rasmiati , Membantah kalau dirinya tekah mengganti perangkat Desa Karang Raja.

“Ah belum mas, masih perangkat Desa yang lama, saya tidak berani mengangkat perangkat Desa, karna harus sesuai aturan” ujarnya.

Namun menurut informasi yang di himpun tirasnusantara dari berbagai sumber yang jelas Rosmiati alias Rasmiati telah mengganti beberapa orang perangkat Desa bahkan sudah ada pengakuan dari beberapa perangkat Desa yang baru bila mereka telah memiliki SK.

Diantaranya Perangkat yang baru dan terlihat sudah ngantor di Balai Desa diantaranya, M Arifin Kaur Umum dan admin menggantikan Hendra Sucipto, Gani Menggantikan Riswan Effendi, Dedi Wijaya kaur keuangan menggantikan Puji Santoso serta Ade yang diduga tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagai kadus catihan menggantikan dua menggantikan Sukma Wijaya.

Karna ketidak jelasan tersebut mengakibatkan kebingungan perangkat desa yang lama. Mereka ingin melaksanakan tugas didesa tetapi sudah dikerjakan orang lain. Di bilang telah di berhentikan tetapi tidak ada SK pemberhentian dan tidak tahu alasannya bila dilakukan penggantian.

Terkait Isu pengangkaran perangkat Desa Karang Raja, Heri Purnomo selaku Camat Merbau Mataram yang di hubungi via telpon selulernya 29/09 mengakui bahwa kepala desa Karang Raja pernah meminta dirinya memberi rekomendasi pengangkatan perangkat desa, namun di tolak oleh nya.

Menurut Heri Purnomo alasan penolakan memberi rekomendasinya karna prosedur pengangkaran perangkat Desa yang dilakukan Rosmiati alias Rosmiati numbur Undang- Undang dan Peranturan Menteri dalan Negeri. Menurutnya andaikata perangkat Desa yang baru sudah dibuatkan SK bisa dipastikan SK tersebut tidak sah dan Cacat Hukum. Heri Purnomo menambahkan Pengangkatan Perangkat Desa yang tidak sesuai mekanisme yang ada selain melanggar perundang-undangan bisa berimbas kepada pelaporan dan pertanggung jawaban Dana Desa yang waktunya semakim mapet.

“Memang pernah Kepala Desa Karang Raja meminta rekomendasi saya terkait penggantian perangkat Desa nya, Namun saya tolak karna prosesnya melanggar Undang- undang tentang pemerintahan desa dan melanggara beberapa peraturan menteri dalam Negeri” jelas Heri Purnomo.

“Andaipun saat ini sudah dibuatkan SK, Maka SK itu tidak sah dan cacat hukum” tambah nya ( red )