Berkas Kasus KDRT Dinyatakan Lengkap, Akhirnya Kades Tebing Lestari Sekarang Berstatus Terdakwa

Kampar, tirasnusantara.com – Terkait pemberitaan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT) yang Dilakukan Kepala Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir di Media Online beberapa waktu lalu, akhirnya ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Tapung Hilir dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kampar.

 

Kepala Desa Tebing Lestari, Amran, saat dikonfirmasi oleh awak media mengatakan, “kita ikutilah jalur hukumnya, masalah benar apa salah itu tergantung pak Hakimnya lagi, karena sudah sampai di Kejaksaan,” jelasnya. Rabu, (31/03/21).

 

“Kalau terkait saksi biarlah saksi sama dia, sebab orangnya itu – itu saja, kalau memang ada, itu jaminanya. Kalau sumpah sama Tuhan, itukan saya mencari kebenaran. Dari hati ke hatilah, patah kakiku ini kalau ada melakukannya dan tidak selamat anak – anakku. Cucuku pun ada, sumpah sama Tuhan demi Allah katanya sudah banyak. Semua orang namanya ingin dilepas itu, bersumpah demi Allah katanya. Kita ikuti sajalah sesuai fakta di lapangan, kalau kejadian seperti itu tidak ada,” kilah Amran.

 

Selanjutnya disampaikan Amran, “yang jelas itu. Dia minta uang belanja, sampailah ceritanya panjang lebar, ditariknya dan dikoyaknya baju saya. Lalu kami ke kantor polisi, disana di damaikan. Dua hari kemudian dia melapor ke Polsek Tapung Hilir, ya itu sampai sekarang berlarut – larut tidak tahu gimana kejadiannya,” tutur Amran.

 

Di tempat tepisah, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kampar, Sabar Gunawan Hasurungan, S.H, ketika dikonfirmasi oleh awak media di ruang kerjanya menyampaikan, “benar kita telah melakukan tahap II (Dua) terhadap perkara KDRT dari Polsek Tapung Hilir dengan terdakwa inisial A. Setelah kita tahap II, yang bersangkutan mengakui perbuatannya terhadap pelapor,” terangnya. Kamis, (01/04/21).

 

“Selanjutnya setelah kita lakukan tahap II, dan kita wawancarai ternyata ia mengakui perbuatannya pada tanggal 22 Maret 2017 lalu. Dalam ini bukan tersangka lagi, tapi sudah terdakwa. Kita lakukan penahanan, dalam hal ini sesuai penahanan itu ada 3 jenis, yaitu tahanan rumah, tahanan rutan, dan tahanan kota. Dikarenakan, ini sebelumnya mereka itu mengirimkan surat permohonan tidak dilakukan penahanan. Setelah kejadian tanggal 22 Maret 2017 mereka membuat surat peryataan tarhadap keributan antara kedua belah pihak,” lanjutnya.

 

“Saat ini kita lakukan penahanan kota untuk 20 hari, selanjutnya terserah di Pengadilan. Karena setelah kita limpahkan, itu wewenang Pengadilan,” ungkap Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Kampar.

 

Sementara itu, Siti Rusmini Damanik melalui pesan Whatsappnya kepada awak media menyampaikan, “itu surat pernyataan yang di ketik oleh pihak Kepolisian Polsek Tapung Hilir pada saat saya mau melaporkan bang Amran. ternyata warga yang grup – grup bang Amran sudah terlebih dahulu melaporkan saya, itu tutur pak Kapolsek Ben Hardi kepada saya. Kemudian pada saat itu, saya di paksa pak Ben Hardi dan juga Polisi – polisi yang lain di situ, agar para warga pihak bang Amran tersebut bisa pulang dari kantor Polsek dan laporan warga itu bisa selesai pada saat itu juga. Pak Ben Hardi mengatakan kepada saya setelah laporan warga ini selesai baru lah kita buat kan laporan tentang KDRT yang dilakukan suami terhadap saya begitulah kejadiannya,” jelas Siti Rusmini Damanik.

 

“Jadi saya dipaksa untuk menandatangani suratpernyataan dari pihak bang Amran yang tidak masuk akal bagi ku isi bunyinya, tapi karena dipaksa oleh Kapolsek Ben Hardi harus saya tandatangani. Setelahnya barulah dibuatkan surat STPL saya dengan No LP 33, hingga kini belum ada penyesaiannya. Dan pada saat itu pak Ben Hardi tidak mengizinkan ada dari pihak saya yang boleh masuk ke dalam ruangan Kapolsek,” ujar Siti Rusmini Damanik lagi.

 

“Saya Siti Rusmini Damanik sebagai pihak pelapor dan sebagai korban, sangat mengharapkan agar saya mendapatkan keadilan dari pihak Kejaksaan Negeri Kampar ataupun Pengadilan Negeri Bangkinang. Supaya tersangka Amran ditahan dalam tahanan Rutan, bukan tahanan kota,” pintanya.

 

Lanjut ditambahkan Siti Rusmini, “karena seorang Kepala Desa yang seharusnya mengayomi istri dan melindungi saya sebagai istri resminya. Bukan menelantarkan saya serta menyianyiakan saya sebagai istri resmi dan ibu Kades, sebab saya pendamping pak kades pada waktu pencalonan dan pemilihan Kepala Desa serentak tanggal 11 Novemver 2015 lalu hingga dilantik serentak lebih kurang seratus orang Kepala Desa terpilih pada tanggal 21 Desember 2015 di halaman Kantor Bupati Kampar Bangkinang,” ujarnya.

 

Sumber : medianasional.id

Editor : Zul.