Bansos.Desa Wonodadi di duga langgar aturan Kemensos No1 Tahun 2018

LAMPUNG SELATAN. Tirasnusantara.com,-Program Persiden RI. Joko Widodo.seperti PKH dan BPNT untuk mensejahtrakan dan mengurangi kemiskin masyarakat. melalui kemensos.di desa wonodadi kecamatan tanjung sari lampung selatan di duga melanggar aturan Permensos no1 tahun 2018.

Sebagai mana di atur dalam Pasal 2.
PKH bertujuan: a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima
Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan
pendapatan keluarga miskin dan rentan;
c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; 6 -d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan .e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Menurut keterangan warga desa wonodadi yang berinisial SH kepada media ini menjelaskan 31/05 bahwa saya baru pertama kali menerima bantuan program keluarga harapan (pkh) pada bulan mei 05/2020 akan tetapi kartu ATM di pegang oleh ketua E-warung. di karnakan secara tiba-tiba ketua E-warung Tumini datang kerumah untuk memberikan bantuan PKH sebesar Rp.365.000. tiga ratus enam puluh lima ribu. dan selama ada program PKH baru satu kali saya menerima bantuan sejenis PKH,”paparnya.

Selain itu beberapa masyarakat yang tidak mau di sebut namanya menjelkaskan 31/05. bahwa ketua E-warun juga di duga melanggar aturan dalam pengelolaan bantuan pangan non tunai (bpnt) ketua E-warung menjalankan tugasnya tampa musyawarah mupakat kepada keluarga penerima manfaat (kpm) dalam pemotongan bantuan pangan non tunai (bpnt) dari semua KPM di lakukan pemotongan dengan alasan utuk pemerataan agar semua warga yang tidak dapat bisa merasakan BPNT. agar tidak ada kecemburuan antara warga yang tidak dapat BPNT tersebut.

Akibat ulah Ketua E-warung.
Banyak warga merasa di rugikan yang seharusnya realisasi bantuan dari kementrian sosial (kemensos) BPNT sebesar Rp.200.000. dua ratus ribu setiap bulannya. Tapi sekarang masyarakat miskin harus berbagi dengan orang lain tampa musyawarah terlibih dahulu dan tidak memandang orang kaya, ataupun orang yang tergolongan mampu,”tegas masyarakat.

Ketua Ewarung Tumini saat di konfirmasi di rumahnya 31/05 menjelaskan dalam melakukan tugasnya utuk pemotongan guna pemerataan kesemua KPM itu sudah intruksi dari kepala desa desa Wono dadi suparman. dan perangkat desa kadus,”tegasnya,”.Selain itu Tumini juga telah membuat surat berita acara setiap keluarga penerima manfaat (kpm) program keluarga harapan (pkh) di poto sepuluh persen (10%) dan di persetujui oleh basuki selaku korcam dan di tanda tangan di dalam seurat berita acara tersebut,”tegasnya.

Kepala desa Suparman ketika di konfirmasi di kantordesa 31/05.tidak benar jika kepala desa mengintruksikan utuk melakukan pemotongan semua KPM BPNT guna untuk pemerataan kesemua warga.”kilahnya.

Sampai berita ini di terbitkan Basuki selaku korcam belum bisa di hubungi. (Riyan)