Aminudin; Pj Peratin Ganti Aparatur Pemerintahan Pekon Tidak Dengan Prosedural Itu Cacat Hukum

PESISIR BARAT tirasnusantara.com – Pemerintahan yang baik adalah yang bekerja sesuai regulasi bukan bekerja atas kemauan sendiri.

Bila bekerja dengan aturan serta dijalani dengan penuh keikhlasan maka akan tercipta kenyamanan dan hidup rukun dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, demikian diungkapkan Aminudin ketua Setwil Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Provinsi Lampung, Sabtu (27/7).

Pernyataan itu disampaikan bung Amie panggilan akrap Aminudin, menanggapi terkait adanya Pj Peratin Pekon Penyandingan Kecamatan Bangkunat Kabupaten Pesisir Barat yang dengan arogansinya merombak total aparatur Pemerintahan Pekon dengan diduga mengangkangi Undang – Undang serta Permendagri.

“Saya pikir Pj Peratin itu belum membaca aturan dalam bekerja, maka sewenang – wenang menabrak aturan sehingga membuat resah sebagian masyarakatnya, Aparatur Pemerintahan Pekon itu tidak bisa asal copot begitu saja, mereka itu aparatur pemerintahan yang sah menurut hukum, jadi harus dengan mekanisme yang ada, “Jelas Amie

“Dalam analisa saya pemberhentian sepihak aparatur Pemerintahan Pekon yang dilakukan oleh Pj Peratin itu cacat hukum dan tidak sah karena melanggar Permendagri No.83 tahun 2015 serta Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa.

“Pemberhentian aparatur pemerintahan Pekon itu hanya bisa dilakukan bila sudah melakukan tahap demi tahap, seperti halnya memberitahukan dengan pihak Kecamatan, itu pun pemberhentian hanya bisa dilakukan bila yang bersangkutan (aparat red) sudah melakukan kesalahan yang fatal.

“Misalnya yang bersangkutan terbukti korupsi, terbukti berzina atau melakukan perbuatan asulila. Dan telah dinyatakan sebagai terdakwa. Atau pun yang bersangkutan mengancam keamanan Negara, atau tertangkap tangan dalam satu perbuatan melawan hukum dan melanggar larangan yang diatur dalam peraturan Perangkat Pekon. “Paparnya.

Untuk diketahui bahwa Pj Peratin Pekon Tanjung Kemala AB telah memberhentikan secara total aparatur Pemerintahan Pekon yang sah dan sedang menjalankan tugas tanpa pemberitahuan dan mekanisme itu mulai dari kepala dusun (pemangku), Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), Juru Tulis dan Operator.

“Saya dan FPII siap mengawal persoalan ini agar para penjabat paham aturan, bukan main sikat saja seolah – olah masyarakat buta tuli semua, semoga pihak terkait segera mengusut tuntas masalah ini, Pj itu ASN tentu punya etika dan tidak pula kebal hukum. “Tutupnya. (Roso/team FPII)