Adanya Hiyuran Menuai Protes Dari Wali Murid SMKN.5 Suka Bumi

BANDAR LAMPUNG tirasnusantara.com – Banyaknya biaya yang harus di tanggung oleh orang tua/ wali siswa agar anaknya dapat bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negri 5 Kecamatan Suka Bumi Bandar Lampung menimbulkan permasalahan di sekolah tersebut terutama bagi orang tua siswa dan siswi dari sekolah kejuruan tersebut.

“S” salah satu wali murid menjelaskan pada media Tirasnusantara. 12/09 pk anak saya di kasih surat dari gurunya dan harus melunasi uang administrasi sekolah sampai ahir 12/09 ini karna ini mau ujinan.

Sebagai mana yang telah di atur oleh Peraturan mentri no 75 tahun 2016 pasal (2). 2. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali pesertadidik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 3. Bantuan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Bantuan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. 4. Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. 5. Sumbangan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. 6. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. 7. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Terkait banyaknya pungutan liar (pungli) di SMKN.5. kepala sekolah (kepsek) Irman saat di konfirmasi di kantornya 12/09 tidak bisa di temui saya masih rapat pk,”dalihnya.

Senada dengan satpam menjelaskan bahwa hari masih rapat para kepala sekolah. karna kita mau festifal nasional kebenaran kita propinsi lampung jadi tuan rumah.

Irman. kepala sekolah (kepsek) saat di konfirmasi lewat via WhatsAppnya oleh tirasnusantara.com 07/09/2019. tentang rapat komite. menjelaskan bahwa rapat komite dan wali murid baru kemaren.

Salah satu wali murid menjelaskan pada wartawan tirasnusantara.com 09/09 bahwa rapat komite tahun ajaran baru 2019/2020 mungkin khusus wali murid yang baru masuk. karna saya tidak ada undangan rapat wali murid kalau yang baru rapat bulan ini. saya di undang rapat tahun ajaran 2018/2019 lalu karna anak saya baru masuk,” jelasnya.

Sebagaimana dikatakan sumber yang enggan di sebutkan namanya menjelaskan pada wartawan Tirasnusantara. 13/06/2019 terkait adanya dugaan pungli ,karena sebagian biaya biaya di sekolah ditanggung oleh orang tua/ wali siswa pada tahun ajaran 2018/2019. seperti uang pendaftaran peserta didik baru (PPDB)Rp 5.000.000. biaya daftar ulang Rp 2.000.000. Uang komite atau iuran bulanan spp Rp 270.000/bulan, uang bimbingan mental (BINTAL) Rp 500.000. dan juga khusus siswa kelas 12 biaya kunjungan industri yang jumlah nya juga jutaan rupiah , Biaya tesebut sangat memberatkan diri kami selaku orang tua bahkan pihak sekolah terkesan memaksa supaya kami membayar biaya biaya tersebut betapa tidak seperti anak saya karena masih ada sangkutan biaya yang belum saya lunasi rapornya tidak diberikan oleh pihak sekolah “jelas nya.”

Sementara itu Irman selaku kepala sekolah bersama Lakoni selaku ketua komite saat di konfirmasi oleh bongkar post 15/06/2019. di kantor smk negeri 5 bandar lampung.

Mereka menolak keras jika di sekolah SMK Negri 5 bandar lampung ini memungut biaya apalagi disebut pungutan liar (pungli) karena menurut mereka itu adalah uang sumbangan dari orang tua /wali siswa untuk sekolah dan semua ini telah di sepakati dalam musywarah bersama yang diikuti oleh para orang tua/wali siswa yang kegunaanya diantaranya untuk membeli tanah dan membikin gedung sekolah, jelas nya.

Masih di hari yang sama ketua komite (lakoni) dengan sangat lantang menjelaskan kepada Tirasnusantara. dirinya dijemput di rumahnya oleh pihak sekolahan
dan di minta untuk jadi ketua komite

Ironisnya (lakoni) selaku ketua komite terindikasi tabrak peraturan mentri, sedangkan dalam peraturan mentri permen 75 tahun 2016 pasal 6.yang berbunyi, anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel demokratis melalui rapat orang tua/wali siswa dan ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 6 di utamakan berasal dari orang tua/wali siswa aktip

Menurut keterangan sumber yang kami dapat adapun yang mereka sebut rapat komite itu, pada intinya hanya merupakan pemberitahuan pada orang tua/ wali siswa biaya biaya tersebut yang harus di tanggung orang tua/wali siswa atau yang mereka sebut. (Riyanto)